DONGGALA.PIJARSULTENG.ID- Kader posyandu dan lurah di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, menyampaikan tantangan utama dalam penanganan stunting, yaitu keterbatasan dana operasional dan sulitnya akses ke rumah warga. Mereka berharap adanya tambahan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar kegiatan posyandu dan pendampingan keluarga dapat berjalan lebih optimal.
“Para kader harus menempuh jarak jauh dengan kendaraan pribadi untuk menjangkau warga. Kami berharap ada tambahan dana operasional agar mereka bisa bekerja lebih maksimal,” ungkap Lurah Ganti saat kegiatan Fasilitasi Konvergensi Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Kabupaten Donggala di Kecamatan Banawa. Kamis (6/11/2025).
Kepala Puskesmas Banawa menuturkan, terdapat 30 posyandu aktif di wilayahnya, namun pelatihan kader masih terbatas karena minimnya anggaran. “Seharusnya pelatihan mencakup 25 kompetensi kader, tetapi kami hanya bisa mengundang perwakilan dari tiap posyandu. Selain itu, masih ada 5 persen rumah tangga yang belum memiliki jamban,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Arifin Hutagalung, Koordinator Substansi Kesehatan Direktorat Bina Bangda Kemendagri, menegaskan bahwa penguatan peran pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting. “Kami memastikan pelayanan kesehatan dasar, termasuk program pencegahan stunting, berjalan baik. Data yang dikumpulkan di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi dasar penting untuk kebijakan daerah,” ujarnya.
Dalam dialog, Arifin juga menyoroti tingkat kehadiran balita di posyandu yang baru mencapai 60–70 persen setiap bulan. Bidan dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mengungkapkan bahwa sebagian besar keluarga yang absen terkendala transportasi. Nama-nama balita yang tidak hadir dua bulan berturut-turut dilaporkan ke lurah untuk ditindaklanjuti secara persuasif.
Camat Banawa, Rustam, mengapresiasi upaya seluruh pihak dalam menekan angka stunting dan kemiskinan di wilayahnya. Ia menyebut Kabupaten Donggala kini berada di peringkat kedua tertinggi di Sulawesi Tengah dalam kinerja penurunan kemiskinan, namun tetap perlu memperkuat intervensi gizi dan sanitasi di tingkat keluarga.
Sebagai tindak lanjut, tim Kemendagri melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, yang menyambut baik terpilihnya dua kelurahan di Kecamatan Banawa sebagai lokus uji petik penguatan peran kecamatan dan kelurahan. Pemerintah daerah berharap, perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan kader dan dukungan anggaran dapat semakin mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Donggala. Natali
Penulis: Natalia
PPID Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah
ppidkemendukbanggasulteng@gmail.com
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 37
Tatura Utara, Kec. Palu Sel., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111
Instagram: kemendukbangga.bkkbnsulteng
Facebook: BKKBNSulteng
Twitter/X: @kemendukbangga.bkkbnsulteng
TikTok: kemendukbanggasulteng
YouTube: kemendukbangga.bkkbnsulteng
www.sulteng.kemendukbangga.go.id
Tentang Kemendukbangga/BKKBN
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) adalah lembaga yang mendapat tugas untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui penyelenggaraan program kependudukan dan Keluarga Berencana, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui pembangunan keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
Berlandaskan juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
