PARIMO, PIJARSULTENG.ID, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan aspirasi riil masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Parimo dengan agenda Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD pada Senin (18/05/2026).
Hadir mewakili Bupati, Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif yang telah merampungkan agenda reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Kami menilai hasil reses ini merupakan bentuk aspirasi, kebutuhan, serta harapan masyarakat yang sangat penting. Ini akan menjadi bahan masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kebijakan pembangunan ke depan,” ujar H. Abdul Sahid saat membacakan sambutan tertulis Bupati.
Pemkab Parigi Moutong juga berjanji tidak akan membiarkan catatan reses ini sekadar menjadi dokumen di atas meja. Langkah penelaahan mendalam akan segera dilakukan agar usulan warga bisa diakomodasi secara tepat.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menelaah dan menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan. Tentu dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah, kemampuan keuangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Wakil Bupati.
Di akhir sambutannya, H. Abdul Sahid optimis bahwa keharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama kesejahteraan warga. “Melalui sinergi antara pemerintah dan DPRD, kita harapkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Parigi Moutong.”
Lima Sektor Krusial Catatan Reses DPRD
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Parigi Moutong memaparkan berbagai poin krusial yang berhasil dijaring langsung dari akar rumput. Aspirasi masyarakat didominasi oleh lima bidang utama, antara lain:
1. Bidang Pembangunan Infrastruktur.
Masyarakat mendesak adanya perbaikan dan pengaspalan jalan penghubung antar-desa yang rusak berat, pembangunan jembatan, peningkatan kualitas jaringan irigasi pertanian, penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), serta pembangunan drainase untuk mengantisipasi banjir musiman.
2. Bidang Pendidikan.
Fokus utama pada sektor ini adalah rehabilitasi gedung SD dan SMP yang sudah tidak layak pakai, pemenuhan sarana-prasarana penunjang belajar, serta penambahan tenaga pendidik tetap di sekolah-sekolah yang masih kekurangan guru mata pelajaran.
3. Bidang Kesehatan.
Warga berharap adanya peningkatan layanan di Puskesmas dan Posyandu, kelengkapan stok obat-obatan, penambahan tenaga medis di wilayah terpencil, perluasan gedung fasilitas kesehatan, hingga program penyuluhan gizi dan pencegahan penyakit menular secara berkala.
4. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
Dukungan penuh diharapkan oleh sektor riil melalui bantuan sarana produksi pertanian (bibit unggul, pupuk, alsintan), pelatihan teknologi/perikanan, bantuan modal bagi UMKM, penyediaan pasar desa yang layak, hingga jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
5. Bidang Pemerintahan dan Umum.
Sorotan tajam tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan aparatur desa/kelurahan agar lebih responsif. Selain itu, poin penting lainnya mencakup keamanan lingkungan, pengembangan wisata lokal, serta penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang merusak kelestarian alam.***
