LUWUK.PIJARSULTENG.ID– Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat program pembangunan keluarga dan mempercepat penurunan stunting.
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Nuryamin saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK BOKB Tahun Anggaran 2026 di Luwuk, Kabupaten Banggai, Rabu (3/6/2026).
Dalam sambutannya, ia menegaskan dana tersebut menjadi penguat berbagai intervensi yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya kelompok sasaran prioritas. Secara spesifik, alokasi dana BOKB ini juga diarahkan untuk membiayai operasional Kampung KB serta pelaksanaan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di tingkat desa.
“Tahun 2026 memiliki pedoman baru melalui Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB. Seluruh pengelola program perlu memahami setiap perubahan agar pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan sesuai aturan,” ujarnya.
Nuryamin meminta seluruh jajaran di Kabupaten Banggai untuk memfokuskan intervensi pada keluarga berisiko stunting dan calon pengantin, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk organisasi profesi dan Tim Penggerak PKK.
Sebagai ujung tombak intervensi yang operasionalnya turut didukung oleh pendanaan BOKB tersebut, optimalisasi Kampung KB terus menjadi perhatian utama. Berdasarkan data klasifikasi per 4 Juni 2026, Kabupaten Banggai tercatat memiliki total 337 Kampung KB. Rincian klasifikasi dari total tersebut meliputi tidak adanya Kampung KB pada tingkat Dasar, 8 Kampung KB (2,37 persen) pada tingkat Berkembang, 11 Kampung KB (3,26 persen) pada tingkat Mandiri, dan 318 Kampung KB (94,36 persen) yang telah mencapai tingkat Berkelanjutan.
Ketua Tim Kerja Pengendalian Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Rosni, mengungkapkan sejumlah indikator Program Bangga Kencana di Kabupaten Banggai masih memerlukan perhatian dan penguatan.
Berdasarkan data tahun 2025, Total Fertility Rate (TFR) tercatat 2,17, Age Specific Fertility Rate (ASFR) 17,3, prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 47,2 persen, demand satisfied atau kebutuhan ber-KB yang terpenuhi sebesar 27,5 persen, unmet need 18,6 persen, angka kemiskinan 6,7 persen, serta prevalensi stunting 28,7 persen.
“Dengan capaian beberapa indikator Program Bangga Kencana yang masih rendah, Banggai sebagai pintu gerbang timur Sulawesi Tengah diharapkan memiliki strategi teknis yang mampu lebih menggerakkan ritme kegiatan di lapangan. Kuncinya ada pada penggerakan dan pemetaan wilayah dengan capaian indikator program yang lebih rendah sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif,” kata Rosni.
Upaya percepatan penurunan stunting melalui program DASHAT di Kampung KB yang juga difasilitasi pembiayaannya saat ini seluruhnya masih berada pada tahapan pembinaan dan pelatihan kader.
Selain itu, Kabupaten Banggai mendapat apresiasi karena dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang disusun pada akhir 2025 dinyatakan sebagai salah satu dokumen PJPK berkualitas setelah melalui evaluasi tim nasional. Prestasi tersebut diharapkan menjadi modal penting untuk memperkuat perencanaan berbasis data dalam mendukung pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.***
