PARIMO. PIJARSULTENG.ID, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 melalui zoom meeting, dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut diikuti secara langsung oleh Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimple bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parimo.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tito menyampaikan, perkembangan inflasi perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terhadap komoditas pangan yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap kenaikan harga. Sejumlah komoditas seperti cabai, beras, serta bahan pangan lainnya perlu terus dipantau agar gejolak harga dapat segera diantisipasi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki data yang lengkap mengenai perkembangan harga di masing-masing kabupaten/kota, baik komoditas yang mengalami kenaikan maupun penurunan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi yang tepat.
“Yang perlu kita waspadai adalah komoditas yang mengalami kenaikan sehingga perlu segera dilakukan intervensi agar harga makanan dan minuman tetap terkendali,” ujarnya.
Mendagri juga mengingatkan adanya potensi gangguan produksi pangan akibat kondisi cuaca, termasuk kemarau panjang. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, serta instansi terkait perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rapat tersebut menyampaikan sejumlah kesimpulan terkait pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Pertemuan dan diskusi secara berkala diperlukan untuk mencermati perkembangan indikator ekonomi sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi daerah.
Selain BPS, koordinasi juga perlu melibatkan Bank Indonesia di daerah, khususnya dalam membahas perkembangan ekonomi serta langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Tomsi juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian berbagai persoalan perizinan dan investasi yang masih mengalami hambatan di tingkat pusat.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan secara jelas sektor, nilai investasi, serta perusahaan yang mengalami kendala perizinan sehingga dapat dikoordinasikan untuk memperoleh solusi dan percepatan.
Terkait pengendalian inflasi, Tomsi menekankan perlunya intervensi lebih cepat terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup tinggi, khususnya beras. Keterlambatan intervensi dinilai dapat menyebabkan kenaikan harga semakin tinggi dan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali stabil.
Selain beras, pemerintah juga terus mencermati fluktuasi harga ayam ras, cabai, dan minyak goreng.
pengendalian perlu disiapkan agar perubahan harga tidak terlalu tajam sehingga tidak merugikan produsen maupun konsumen.
“Harapan kita dalam beberapa bulan ke depan, kenaikan dan penurunan harga yang tajam dapat ditekan melalui berbagai intervensi pemerintah,” kata Tomsi.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui OPD terkait diharapkan dapat menindaklanjuti hasil Rakor tersebut dengan memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mengambil langkah cepat apabila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.***
