PALU.PIJARSULTENG.ID– Anggota DPRD Provinsi Sulteng Komisi 1V Marselinus pertanyakan soal transparansi pembayaran Remunirasi atau jasa Pelayanan (Jaspel) medis yang diterima nakes RSUD Undata.
Kepada Media MonitorNasional (9/11/2026), Marsel mengungkapkan bahwa Remunerasi yang diterima nakes Undata, jika dilihat dari beban kerja para Nakes sangat rendah. Bahkan dasar perhitungannya tidak diketahui darimana, apalagi pendapatan berubah sejak bulan juli.
“Tanggal 20 Juli kami lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), akibat banyaknya keluhan yang kami terima dari para Nakes. Untuk menyahuti keluhan itu kami mengundang pihak manajemen Rumah Sakit dan Tenaga Kerja Kesehatan (nakes), hasil RDP pihak rumah sakit berjanji akan memberikan jaspel beserta kekurangannya 30 persen,” ucapnya
Marsel menyayangkan pembagian jasa pelayanan jauh berbeda dengan yang diterima Direktur, jajaran dan manajemen, yang dinilai terlalu besar, sementara tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien, melaksanakan instruksi medis, memberikan asuhan keperawatan harian, memantau kondisi vital pasien, dan mendampingi pasien dari fase sakit hingga pemulihan, namun jaspel mereka tidak sesuai yang dibayarkan.
“Seharusnya jaspel dibayarkan sesuai aturan Kepmendagri 79 2018, karena Undata rumah sakit daerah yang dikelola pemerintah provinsi bukan vertikal milik kementerian kesehatan,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan media ini saat konferensi pers Minggu lalu pihak manajemen RSUD Undata
Ketua Tim Remunisasi dr.Alfred Langitan menjelaskan dalam penyusunan mekanisme pembagian remunisasi mengacu pada ketentuan yang berbeda.
Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, menjadi dasar pembagian remunisasi bagi pejabat di lingkungan rumah sakit, sementara jasa layanan untuk tenaga kesehatan/perawat mengacu pada Kepmenkes Nomor Hk.01.07.MENKES/2580/2024 dan kepdirjen Yankes.
Didalam regulasi ini mengatur tentang tata kelola dan juknis pemberian remunerasi pejabat, pengelola, pegawai dan Dewan Pengawas di lingkungan rumah sakit.
“Kami sudah beberapa kali melakukan rapat untuk membahas pola pembagian remunirasi, sehingga bisa disepakati bersama. sementara ini pembagian remunisasi masih menggunakan pola sebelumnya,” ungkapnya.
Alfred juga mengakui jika untuk menentukan Remunirasi sesuai ketentuan, maka pihaknya melakukan harmonisasi dengan Biro Hukum dan Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulteng.
Setelah proses tersebut, rancangan aturan dapat menjadi dasar penerapan mekanisme Remunisasi yang baru,” katanya.***
