DPRD Sulteng tengah Matangkan Propemperda Tahun 2027

iklan

PALU. PIJARSULTENG. ID– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mematangkan penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2027.

“Kami ingin memastikan setiap rancangan regulasi memiliki urgensi yang jelas, kesiapan materi, serta dukungan anggaran sebelum ditetapkan,” kata Anggota Bapemperda DPRD Sulteng Mahfud Masuara di Palu, Rabu.

Dia mengatakan finalisasi tersebut merupakan tahapan krusial guna menyaring daftar rancangan peraturan daerah (ranperda) yang benar-benar dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta prioritas pembangunan daerah.

“Dalam proses penyusunan Propemperda, setiap usulan ranperda harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, urgensi pengaturan, serta kesiapan materi dan dukungan anggaran agar perda yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan secara efektif,” jelasnya.

Propemperda tahun 2027 terdapat delapan usulan ranperda prioritas yang terdiri atas lima ranperda inisiatif DPRD dan tiga ranperda usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mahfud menekankan komitmen organisasi perangkat daerah (OPD) teknis sebagai pengampu aturan sangat diperlukan agar regulasi yang telah disahkan tidak terkendala alokasi anggaran saat diimplementasikan.

Selain itu, pihaknya memastikan hampir seluruh draf usulan komisi telah dilengkapi naskah akademik, sementara peluang pembahasan ranperda di luar Propemperda tetap dibuka apabila muncul kebutuhan hukum mendesak di tengah jalan.

Adapun delapan usulan ranperda yang masuk dalam Propemperda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027 tersebut, meliputi Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (bagi ASN dan masyarakat miskin). Ranperda tentang Penyelenggaraan Pertanian.

Ranperda tentang Tata Kelola Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ranperda tentang Perlindungan Masyarakat dan Keluarga dalam Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seksual.

Ranperda tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Di luar delapan rancangan prioritas tersebut, Bapemperda juga menyiapkan tiga ranperda dalam daftar kumulatif terbuka yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed