PALU. PIJARSULTENG.ID—Komisi III DPRD Sulteng, terpaksa turun tangan untuk dapat menjembatani keluhan warga terkait masalah pengadaan air bersih di kawasan Hunian Tetap (Huntap) Petobo yang selama ini dirasakan makin menambah beban dan sulitnya kehidupan di daerah yang pernah dilanda bencana likuifaksi tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Hj Arnila H Ali, menghadirkan Walikota Palu, dan instansi teknis terkait lainnya, masing masing, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air ( Ciptakar-SDA), Balai Wilayah sungai Sulawesi III, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng, PDAM Kota Palu dan dari Forum Korban Likuifaksi Petobo, berlangsung di Ruang Baruga Lantai II Kantor DPRD Sulteng, pada Selasa (20/5/25).
Sejumlah anggota Komisi III yang hadir dalam rapat tersebut masing masing, Ir Musliman MM, Fery Budi Utomo, Alfiani Sallata, S.Si, M.Si, serta Marten Tibe seluruhnya angkat bicara dan mendesak pihak BPPW untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. ‘’Tidak ada lagi menunggu nunggu, jangan lagi ada tahapan tahapan yang membuat warga makin menderita,’’ tegas Musliman.
Menurutnya, jika waktu perbaikan pipa makin diperpanjang waktunya, maka bisa dibayangkan kesulitan warga, karena masalah air sangat urgen. ‘’ Sudah lama warga menderita dan pihak BPPW selalu berargumen perlu tahapan, kasian warga,’’ tandas Fery, anggota DPRD lainnya.
Setelah terjadi adu argumentasi yang cukup panjang, dan desakan dari pimpinan rapat, akhirnya di buat kesepakatan, bahwa penyerahan operasional infrastruktur Huntap Petobo secara parsial berupa jaringan mesin, sambungan rumah, rumah pompa dan resevoir yang selama ini dioperasikan dari Desa Oloboju Kabupaten sigi, diserahkan ke Kelurahan Petobo, Kota Palu yang selama ini dikelola oleh Balai Prasarana Permukiman Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng kepada Pemkot Palu, paling lambat Tanggal 2 Mei 2025.
Selanjutnya dalam kesepakatan tersebut, juga tertuang segala kerusakan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Huntap
pompa dan resevoir yang selama ini dioperasikan dari Desa Oloboju Kabupaten sigi, diserahkan ke Kelurahan Petobo, Kota Palu yang selama ini dikelola oleh Balai Prasarana Permukiman Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulteng kepada Pemkot Palu, paling lambat Tanggal 2 Mei 2025.
Selanjutnya dalam kesepakatan tersebut, juga tertuang segala kerusakan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Huntap Petobo selama dalam pemeliharaan hingga tanggal 24 September 2025 mendatang, masih menjadi tanggung jawab pihak BPPW. ‘’Jadi walaupun sudah diserahkan, tapi pemeliharaannya masih menjadi tanggung jawab BPPW,’’ jelas Arnila.
Sementara itu, terhadap Tapping liar di jaringan distribusi SPAM Huntap Petobo, akan dilakukan kerja sama penyelesaiannya antara BPPW dengan forum warga korban likuifaksi Petobo, termasuk akan melibatkan pihak kelurahan setempat.
Dan setelah air bersih mengalir selanjutnya nanti BPPW dan Pemkot Palu serta forum warga korban likuifaksi melakukan penertiban hingga 24 September 2025.
Usai rapat, forum warga korban mengaku merasa lega, namun demikian mereka tetap meminta Komisi III DPRD Sulteng tetap memantau perkebangan dan komitmen yang sudah menjadi kesepakatan dari pihak pihak terkait. ***
