PARIMO, PIJARSULTENG.ID, Kunjungan Bupati Parigi Moutong (Parimo), Erwin Burase, ke wilayah tambang Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat, Selasa (14/10/2025), berubah menjadi tamparan keras bagi kebijakan pertambangan di daerahnya.
Melihat langsung kerusakan lingkungan dan derita warga, Erwin menegaskan, selama ia menjabat, tak akan ada lagi usulan wilayah pertambangan baru.
“Untuk wilayah Kayuboko dan Air Panas, tidak akan ada lagi usulan wilayah pertambangan baru. Selama saya menjabat, cukup sampai di sini,” tegas Erwin.
Kunjungan itu, kata Erwin, dilakukan untuk melihat dari dekat dampak nyata aktivitas tambang yang telah merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya, tak bisa lagi menutup mata atas persoalan yang ditimbulkan, baik dari tambang lama maupun yang baru mendapatkan izin.
“Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah pusat atau provinsi yang sudah mengeluarkan izin. Tapi daerah harus terlibat aktif. Kami akan berkoordinasi dengan provinsi untuk mencari solusi atas kondisi yang kami saksikan hari ini,” ujarnya.
Erwin menuturkan, meski izin tambang di wilayah tersebut sudah dikeluarkan dan belum beroperasi penuh, pemerintah daerah wajib memikirkan dampaknya sejak dini.
Ia meminta Kepala Desa Air Panas mendata seluruh warga yang mengalami kerugian, mulai dari kebun hingga rumah mereka, untuk segera ditindaklanjuti.
Bupati berjanji akan memanggil pihak koperasi tambang untuk bersama-sama mencari solusi, terutama dalam perbaikan jalur air agar tidak lagi menyebabkan banjir, serta kompensasi bagi warga yang terdampak.
“Kami akan duduk bersama dengan koperasi untuk memperbaiki jalur air dan mengganti kebun maupun rumah warga yang rusak akibat aktivitas tambang,” katanya.
Erwin juga menyebut kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang kini sudah sangat memprihatinkan. Tanaman tak lagi tumbuh, tanah mengering, dan wilayah sekitar berubah gersang akibat pengerukan yang tak terkendali.
“Kondisinya sudah sangat parah, tumbuhan tak ada lagi yang hidup. Lahan gersang ini akan kami jadikan bahan kajian untuk mengembalikannya jadi kawasan hijau,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas dengan menertibkan seluruh aktivitas pertambangan, memperkuat pengawasan, serta membina para pelaku usaha agar tak lagi merusak alam.
Menurut Erwin, persoalan utama bukan hanya pada kerusakan tanah dan banjir, tetapi juga pada aliran air yang kini semrawut dan mencemari sumber penghidupan warga. Air yang dulu digunakan untuk irigasi sawah, kebun, dan ternak kini mulai berkurang dan tak lagi layak.
“Air ini bukan cuma soal banjir, tapi juga sumber penghidupan warga. Maka, semua pihak harus sadar dan ikut menjaga,” pungkasnya.***
