BANGKEP. PIJARSULTENG.ID,-Asisten II Bidang Perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Berharap agar Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sudah harus disusun untuk memudahkan matriks Pembangunan di daerah ini.

“Pemerintah daerah perlu segera menyusun PJPK karena dokumen tersebut menjadi instrumen penting dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi pembangunan kependudukan,” imbau Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Banggai Kepulauan, Edison Moligay, S.Sos., MAP dalam kegiatan Bimbingan Teknis Internalisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Kantor Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan pada Kamis (23/10/2025).
Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Tenny Calvenny Soriton, S.Sos., MM, menegaskan pada lintas sektor terkait yang hadir bahwa GDPK bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendukbangga/BKKBN semata.
“Dari Ditjen Bangda (Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah) memang ditunjuk leading sectornya adalah BKKBN, tapi GDPK ini bukan hanya tanggung jawab BKKBN. Dan jika dokumen ini sudah tersusun, maka semua instansi bisa memanfaatkannya sebagai dasar dalam menyusun program dan anggaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Tim Kerja 3 Kemendukbangga/BKKBN, Muh. Rosni, SE., M.Si, menjelaskan bahwa PJPK merupakan penjabaran operasional dari GDPK, sehingga idealnya GDPK disusun sebelum PJPK. “Idealnya GDPK disusun terlebih dahulu, baru dijabarkan ke dalam PJPK yang berisi asumsi proyeksi, target, dan rencana aksi,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Bangkep, Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM, menuturkan bahwa penyusunan PJPK akan membantu daerah dalam menghadapi isu-isu sosial dan demografis.
“Roadmap ini menjadi panduan kita bersama agar pembangunan tidak berjalan tanpa arah, juga menjadi dasar untuk memetakan berbagai isu sosial seperti pelecehan seksual, intoleransi, dan penyalahgunaan narkoba”, tuturnya.***









