PALU. PIJARSULTENG. ID– Anwar Hafid menegaskan komitmen kuatnya membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis data, inovasi, dan digitalisasi.
Ia memperingatkan seluruh pimpinan OPD agar tidak lagi menyusun program tanpa landasan data yang akurat, terlebih Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan provinsi terluas di Indonesia Timur dengan tantangan geografis yang kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin upacara penandatanganan Perjanjian Kinerja 100 Hari Kerja Kepala OPD Tahun 2026 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (20/2/2026).
Di hadapan peserta apel yang juga dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Provinsi Novalina, Anwar Hafid, sekuruh kepala OPD termasuk Sekwan DPRD Sulteng M. Sadly Lesnusa, s. sos. M.Si menegaskan bahwa perencanaan tanpa data yang valid adalah kesalahan fatal.
“Tidak mungkin perencanaan tepat sasaran jika tidak berbasis data. Dengan wilayah seluas Sulawesi Tengah dan anggaran yang terbatas, kita harus membuat perencanaan yang terukur agar dana yang sedikit benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Gubernur asal Desa Wosu, Morowali itu secara lugas menyatakan praktik “tambal sulam” program kerap terjadi akibat lemahnya evaluasi dan ketidakakuratan data. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi kebiasaan menyusun laporan atau perencanaan hanya dengan menyalin data lama tanpa verifikasi.
‘“Jangan bikin data asal contek dan hanya cabut. Data harus benar, akurat, dan valid. Kalau tidak ada data yang melandasi pengeluaran anggaran, itu harus dikoreksi,” ujarnya tegas.
Anwar Hafid yang pernah menjabat Bupati Morowali dan anggota DPR RI itu menegaskan, Pemerintah Provinsi tidak akan ragu mengalokasikan anggaran sepanjang memiliki dasar data yang jelas, terukur, serta diiringi inovasi yang relevan dengan kesuksesan Program Sembilan BERANI.
Namun ia mengingatkan, tanpa kelengkapan data dan sistem digitalisasi yang baik, program tidak akan pernah direncanakan secara matang.
Menurutnya, keberhasilan 9 BERANI tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas perencanaan, inovasi, dan pemanfaatan teknologi.
“Kalau kita bersatu, sepakat, dan komitmen, Insya Allah semua program bisa terukur dan tercapai,” katanya.
Ia pun membuka ruang selebar-lebarnya bagi setiap OPD untuk menghadirkan inovasi brilian yang konkret dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Inovasi sangat dibutuhkan. Silakan paparkan gagasan terbaik, inovasi yang nyata, yang mempercepat capaian 9 BERANI,” tandasnya.
Penandatanganan Perjanjian Kinerja 100 Hari Kerja ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh OPD bergerak dalam satu komando, satu data, dan satu arah kebijakan pembangunan.
Dengan penekanan kuat pada akurasi data, evaluasi menyeluruh, inovasi, serta digitalisasi sistem pemerintahan, Gubernur berharap Sulawesi Tengah mampu menjawab tantangan pembangunan 2026 secara lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. ***
