PALU.PIJARSULTENG.ID- Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan pentingnya langkah cepat dan proaktif Pemerintah Daerah dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, yang digelar di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (5/11/2025).
Rapat tersebut membahas kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung pada penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan pentingnya penerapan keadilan fiskal bagi daerah, khususnya dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menilai bahwa Sulteng sebagai salah satu daerah penyumbang devisa negara terbesar dari sektor sumber daya alam, berhak mendapatkan porsi DBH yang lebih proporsional.
“Dana Bagi Hasil yang adil bukan semata soal angka, tapi soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng untuk memperjuangkan alokasi anggaran pusat yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil.
Menanggapi hal itu, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten siap menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik. Ia mengakui bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya belanja pegawai, yang membutuhkan dukungan dan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat.
“Usulan kami sudah kami sampaikan langsung ke Badan Anggaran DPR RI dan Kementerian Keuangan serta Kementerian PANRB. Kami berharap ada kebijakan yang dapat meringankan beban daerah,” jelas Bupati Erwin.
Bupati juga menegaskan bahwa berbagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta program sosial dan infrastruktur lainnya tetap dapat berjalan di daerah apabila komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian dilakukan secara intensif.
“Khusus program Makanan Bergizi Gratis, kami berharap pengelolanya dapat bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan optimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan terus menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh penyesuaian fiskal tersebut.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, khususnya Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap mengalir ke Parigi Moutong,” tegas Bupati Erwin Burase.
Melalui langkah-langkah strategis dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal nasional.***
