PALU. PIJARSULTENG. ID,- Gubernur Sulawesi Tengah ( Sulteng) melalui Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Sulteng menginstruksikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulteng untuk menindaklanjuti hasil Rapat Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah pada Program 3 Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri, yang telah digelar Senin (6/7/2026).
Baca Juga : Dinas Perkimtan Provinsi Sulteng Update Penguatan Peran Pemerintah di Daer
Untuk itu Dinas Perkimtan Provinsi Sulteng langsung menindak lanjuti dengan menggelar Rapat Teknis (Ratek) terkait pengusulan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai program “bedah rumah” adalah bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Selasa (7/7/2026) dihadiri oleh seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas ( Kadis) Perkimtan Provinsi Sulteng, Dr.Ir.Akris Fattah Yunus, MM.

Lanjut Akris hasil Rapat teknis (Ratek) tersebut diharapkan bisa mendorong percepatan penginputan data BNBA RTLH (By Name By Address) ke aplikasi nasional my PKP untuk memenuhi kuota Provinsi Sulteng dengan target 5.977 unit.
Aplikasi ini adalah daftar rinci yang memuat nama dan alamat lengkap calon penerima program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
Untuk wilayah Kota Palu dan Sulteng, pendataan ini terintegrasi langsung dengan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Berani Bedah Rumah.

” Pemprov Sulteng tengah menginstruksikan percepatan penginputan data BNBA RTLH ke aplikasi nasional my PKP. Pendataan ini sangat penting karena kriteria penerima harus sesuai dengan data kemiskinan ekstrem (Desil 1, 2, 3, dan 4,” jelas Akris di ruang kerjanya Selasa (7/7/2026).
Selain itu hasil dari Ratek itu juga menerapkan batasan waktu pengajuan usulan percepatan penginputan data BNBA RTLH kabupaten/kota sampai tanggal 11 Juli 2026.
” Demi percepatan usulan data ke BSPS dan penginputan BNBA RTLH kami batasi pemasukan hingga 11 Juli 2026,” demikian Akris. YUN












