PARIMO. PIJARSULTENG. ID– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (DPRD Sulteng), melakukan koordinasi dan komunikasi, dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis,( 29/10/2026)
Kegiatan ini berlangsung di auditorium kantor bupati Parimo
Dalam pertemuan tersebut DPRD Sulteng dan Pemkab Parigi Moutong membahas berbagai masalah, yang terkait dengan pembangunan daerah. Mulai masalah keterbatasan fiskal, penanganan bencana banjir, hingga persoalan pertambangan.
Rombongan DPRD Sulteng dipimpin Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim. Sedangkan anggota DPRD yang hadir di acara tersebut antara lain, Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.
Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, yang menerima kunjungan ketua dan anggota DPRD Sulteng menyampaikan apresiasi. Ia berharap kegiatan koordinasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan daerah.
Ia juga berharap pertemuan tersebut menghasilkan masukan dan dukungan konkret bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong. Ia menjelaskan, salah satu tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten adalah tingginya kebutuhan belanja pegawai.
Kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal, untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik lainnya. Selain persoalan anggaran, Parigi Moutong juga menghadapi risiko bencana alam, khususnya banjir.
Kebutuhan penanganan bencana dinilai turut memberikan tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, dukungan lintas pemerintahan dinilai penting, terutama untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat penanganan bencana, dan meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Ia juga mengharapkan dukungan berupa alat berat guna menunjang penanganan bencana serta mendukung kebutuhan penanganan infrastruktur yang terdampak. Selain masalah fiskal dan kebencanaan, persoalan pertambangan turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pertambangan, termasuk aspek tata kelola, legalitas, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui koordinasi dan komunikasi tersebut, hubungan kelembagaan antara DPRD provinsi dan pemerintah kabupaten diharapkan semakin kuat.
Sinergi itu diperlukan agar kebijakan pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan. Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan kabupaten dengan kebijakan pemerintah provinsi, sehingga dukungan yang diberikan dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Parigi Moutong.
Turut hadir Sekda Parigi Moutong, Anleg Kab Parigi Moutong, para Kepala OPD Kab Parigi Moutong.***
