PALU.PIJARSULTENG.ID—Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Dr. H. Anwar Hafid, melontarkan peringatan keras kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin apel besar perdana tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (5/1/2026).
Di hadapan ribuan peserta apel yang memadati halaman Kantor Gubernur Sulteng—terdiri dari pejabat eselon II, III, IV, pejabat fungsional, PPPK, serta Wakil Gubernur Sulteng dr. Reny A. Lamadjido, SKM—Anwar Hafid menegaskan satu pesan utama: aparatur adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa meja birokrasi.
Gubernur asal Desa Wosu, Kabupaten Morowali itu menyesalkan masih maraknya keluhan masyarakat yang berujung buntu akibat laporan yang “diputar” dari satu meja ke meja lain tanpa kepastian.
“Kalau bukan kewenangan kita, antar langsung ke dinas terkait. Jangan cuma bilang ‘bukan urusan saya’. Rakyat datang membawa harapan, bukan untuk dipersulit,” tegas Anwar Hafid dengan nada tajam.
Ia menyebut praktik saling lempar tanggung jawab sebagai penyakit birokrasi yang tidak boleh lagi hidup di masa kepemimpinan Duet Berani ini.
Secara khusus, gubernur menyoroti laporan masyarakat terkait Berani Menyala dan Berani Berdering hingga Pelayanan Publik lainnya. Menurutnya, setiap aduan adalah alarm kehadiran negara di tengah rakyat yang wajib ditindaklanjuti secara cepat dan bertanggung jawab.
“Tidak ada batas waktu dan batas pelayanan. Siapa pun masyarakat yang datang mengadu, wajib dilayani,” tegasnya.
Anwar Hafid meminta ASN melayani sesuai kemampuan dan, bila bukan kewenangannya, wajib mengantar atau menghubungkan langsung ke instansi terkait, bukan sekadar menunjuk arah.
“Jangan ditinggal, jangan dipingpong,” ujarnya.
“ASN digaji dari uang rakyat. Satu detik kelalaian bisa berarti satu masalah rakyat yang diabaikan,” tandasnya.
Gubernur mengungkapkan bahwa jumlah ASN dan PPPK di Sulawesi Tengah saat ini mencapai sekitar 20 ribu orang. Angka tersebut, seharusnya lebih dari cukup untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, dan responsif.
Tidak ada alasan pelayanan lambat atau masyarakat diabaikan.
Ia menegaskan tahun 2026 menjadi titik balik reformasi birokrasi di Sulteng, dengan menekankan kerja kolektif dan penghapusan ego sektoral.
“Kita ini satu tim. tugas kita satu, melayani rakyat,” tegas Anwar Hafid.
Dalam arahannya, mantan bupati Morowali dua periode ini juga mengumumkan rencana pembentukan command center untuk memperketat pengawasan kinerja aparatur, termasuk memantau ASN yang kedapatan menghabiskan jam kerja di kafe dan warung kopi, termasuk ke pasar dengan menggunakan seragam pegawai. Tidak ada larangan mask ke Warkop atau Pasar tapi tidak menggunakan seragam pegawai.
“ Dari command center bisa dipantau pegawai yang seharusnya bekerja, bukan nongkrong di warkop saat jam pelayanan atau bahkan masuk ke dalam Pasar,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memastikan disiplin, etika kerja, dan kualitas pelayanan publik berjalan maksimal. Citra aparatul sipil harus di jaga bersama. Jangan lagi mempertontonkan ke masyarakat cara cara yang kurang elok dan merusak pegawai secara umum.
Secara terbuka gubernur bahkan menyinggung soal banyak laporan yang diterima terkait perselingkuhan pegawai. Ia menegaskan, para wanita yang mengetahui laki laki sudah punya pasangan tidak usah diganggu. Apalagi kalau yang sudah dekat dekat pensiun. Dengan sedikit berkelakar, mantan anggota DPR RI ini mengungkapkan, carilah yang sama-sama bebas.
Sementara itu, Terkait Program Berani Berkah, gubernur menegaskan komitmen memperkuat disiplin dan integritas aparatur melalui penerapan sistem absensi berbasis sidik jari (fingerprint) di Tempat Ibadah Masing-masing Kantor.
“Fingerprint bukan sekadar soal hadir, tapi program Berani Berkah benar-benar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen visi misi Gubernur yang harus dilaksanakan,” tegasnya.
Pada bagian lain Gubernur juga menyinggung soal pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi seluruh ASN. Tukin menurutnya benar-benar akan diberikan berbasis kinerja dan tidak hanya sekadar kehadiran tapi membangun budaya kerja yang jujur, tertib, dan bertanggung jawab.
Apel besar tersebut menjadi sinyal kuat arah kepemimpinan Pemprov Sulawesi Tengah di bawah Anwar Hafid: birokrasi yang melayani, disiplin, responsif, dan benar-benar hadir untuk rakyat—bukan sekadar administrasi di balik meja. Nelly Muhriani
(Penulis adalah pemerhati social politik di Sulteng sehari-hari berdinas di Set DPRD Sulteng). ***
