PARIMO, PIJARSULTENG.ID – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantah Parigi Moutong (Parimo), menggelar Rapat Koordinasi lintas sektor bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (11/12/2025)
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPN kan tahu Parimo ini bertujuan membahas penyesuaian sistem Online Single Submission (OSS) Indonesia pasca diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan, Yuni Karini, didampingi Analis Pertanahan. Dari pihak pemerintah daerah, hadir Kepala Bidang Tata Ruang, Ade Prasetya Saputra, serta Penata Layanan Operasional DPMPTSP, Mohammad Ramli. Seluruh peserta rapat membahas secara rinci dampak perubahan regulasi terhadap proses permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha di Kabupaten Parimo.
Dalam rapat, disampaikan bahwa penyesuaian sistem OSS memerlukan sinkronisasi dengan aplikasi lain yang digunakan instansi teknis, seperti Gistaru dan KKP-Web. Sinkronisasi ini penting agar kewenangan masing-masing instansi dapat berjalan sejalan dengan aturan terbaru, terutama terkait validasi data pemanfaatan ruang.
Mohammad Ramli mengungkapkan bahwa setelah penerapan regulasi baru, OSS masih mengalami sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah proses pendaftaran KKPR yang terhambat karena sistem mensyaratkan validasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Padahal banyak lokasi permohonan berada di luar kawasan perkotaan dan belum memiliki dokumen RDTR. “Kondisi ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Karena itu perlu segera dikoordinasikan dengan admin teknis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta admin teknis GISTARU di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat mempercepat penyesuaian sistem serta memastikan pelayanan perizinan berusaha tetap berjalan optimal di Parigi Moutong.YUN
