PARIMO. PIJARSULTENG.ID, – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Evaluasi Pemerintahan Digital Daerah.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Dinas Kominfo. Selasa (14/7/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong, yaitu Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Hary Rusadi, ST., M.M., Kepala Seksi Persandian Abdul Chair, S.Pd.I., serta Pranata Humas, Arman, S.Sos., M.I.Kom.
Mewakili Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Yusnaeni dalam arahannya menyampaikan bahwa pemerintahan masa kini dituntut terus bertransformasi guna menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi digital menjadi salah satu pilar utama reformasi birokrasi yang harus diwujudkan seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
“Melalui digitalisasi pemerintahan, kita tidak hanya memanfaatkan teknologi informasi, tetapi juga membangun budaya kerja baru yang lebih adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berbasis data. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah untuk bergerak bersama dalam satu arah dan satu tujuan,” tegasnya.
Sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memberikan panduan teknis kepada seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri pemerintahan digital sebagai tahapan awal evaluasi kinerja melalui mekanisme penilaian sendiri.
Proses ini akan memungkinkan Pemkab Parigi Moutong mengukur secara objektif tingkat kematangan penerapan pemerintahan digital, yang mencakup aspek keterpaduan layanan publik berbasis digital, pemanfaatan data lintas sektor, penguatan keamanan siber, tata kelola teknologi informasi, hingga efektivitas kebijakan dan kelembagaan dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Saya berharap seluruh perangkat daerah mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, memahami setiap indikator penilaian, serta menyusun data dukung yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan jadikan penilaian ini sekadar pemenuhan administrasi, melainkan sarana evaluasi untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan langkah perbaikan berkelanjutan,” ujar Yusnaeni.
Sejalan visi pembangunan daerah “Parigi Moutong Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa”, transformasi digital menjadi fondasi penting mewujudkan pemerintahan efektif dan pelayanan berkualitas. Digitalisasi harus melahirkan birokrasi yang lebih sederhana, proses layanan lebih cepat, pengambilan keputusan berbasis data, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta memberikan perhatian penuh, memastikan koordinasi lintas bidang berjalan optimal, serta membangun kolaborasi kuat.
Keberhasilan pemerintahan digital adalah tanggung jawab bersama sesuai tugas fungsi masing-masing, sehingga sistem yang dibangun dapat terintegrasi dan bermanfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Hairudin menjelaskan kegiatan ini dihadiri langsung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta diikuti secara daring melalui Zoom oleh perwakilan dari 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.
“Kegiatan ini sangat penting karena diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, bertujuan mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik berkualitas,” jelas Haerudin.
Ia melaporkan capaian tahun sebelumnya: “Perlu disampaikan, pada penilaian tahun 2025 Kabupaten Parigi Moutong memperoleh nilai 0,0 karena belum ada pengisian data yang diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.”
Kini, batas waktu pengisian ditetapkan hingga 7 Agustus mendatang. “Kami harap sebelum tanggal tersebut, seluruh indikator tanggung jawab masing-masing OPD sudah terinput secara lengkap,” imbaunya.
Haerudin juga menyoroti kondisi aplikasi di lingkungan pemda: “Saat ini terdapat berbagai aplikasi di tiap OPD, namun baru satu yang telah melalui penilaian teknis atau IT assessment, yaitu Aplikasi SIKELOR.”
Lebih lanjut ditegaskan tiga hal utama:
Pertama, sinergi dan komitmen. “Evaluasi ini bukan hanya tugas Dinas Kominfo, melainkan tanggung jawab seluruh OPD.”
Kedua, kualitas data. “Pastikan data yang diinput valid dan merupakan hasil penilaian mandiri yang akurat.”
Ketiga, fokus dampak pelayanan. “Pastikan inovasi dan sistem yang dijalankan benar-benar mempermudah urusan masyarakat, bukan sekadar memenuhi administrasi.***
