PALU. PIJARSULTENG. ID, – Menuju Milad Muhammadiyah ke -114 , Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHHAM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerbitkan dua buku yang dianggap perlu untuk diluncurkan agar masyarakat mengetahui dampak sosial dan kesehatan dari aktivitas industri pertambangan serta persoalan penyelesaian konflik Poso yang terjadi medio tahun 1999 – 2000.
Kedua buku tersebut diluncurkan dan dibedah, menghadirkan dua penyangga membedah buku yang telah diluncurkan itu yakni Dr. Moh. Taufan Samudin, M.Si. seorang akademisi dan dosen di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu yang juga aktivis kala itu dan Nisbah anggota KPU Provinsi Sulteng dan juga sebagai penggiat LSM Perempuan yang di gelar di Hotel Paramasu,Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : Jelang Tanwir di Palu, Muhammadiyah Siapkan Arah Gerakan 20 Tahun ke Depan
Buku pertama berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS merupakan hasil riset lapangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) .
Kajian tersebut menyoroti dampak industri pertambangan terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat yang tinggal di kawasan lingkar tambang.
Penelitian itu mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai belum banyak mendapat perhatian dalam kajian industri ekstraktif, mulai dari prostitusi berkedok panti pijat, peredaran narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga tren kasus HIV/AIDS dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Buku tersebut juga memuat sejumlah rekomendasi, di antaranya perlunya penilaian dampak sosial atau Social Impact Assessment (SIA) sebelum penerbitan izin operasi pertambangan, serta penguatan pengawasan dan layanan kesehatan di wilayah lingkar tambang.
Sementara itu, buku kedua berjudul Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Kritis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara membahas kembali persoalan konflik Poso, termasuk akar masalah, peredaran senjata, operasi keamanan, serta tanggung jawab negara dalam penanganan persoalan hak asasi manusia.
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi Hukum, HAM, dan Hikmah, Busyro Muqoddas, mengatakan penerbitan kedua buku tersebut dilatarbelakangi sikap Muhammadiyah untuk tidak berdiam diri terhadap berbagai persoalan kemanusiaan .”Mengapa kami memilih buku ini diterbitkan tahun ini, itu sudah direncanakan sejak awal, kami merancang latar belakangnya yang pertama, tidak bisa mendiamkan atau bersikap diam atau netral terhadap situasi yang dulu, sekarang, dan mendatang,” kata Busyro dalam sambutannya.
Busyro menyampaikan, penyusunan kedua buku tersebut melibatkan pengumpulan dan pengolahan berbagai informasi, termasuk dukungan pusat-pusat studi dari 167 perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Hasil diskusi bedah buku di Palu juga diharapkan menjadi masukan untuk pengembangan kajian lebih lanjut.
Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trisno Raharjo, memberikan gambaran jika peluncuran kedua buku tersebut merupakan bagian dari proses pengkajian , diharapkan dapat memperkaya pandangan terhadap persoalan yang tengah dibahas.”
” Semua Ini merupakan bagian dari proses suatu pengkajian, saya berharap dari diskusi bedah buku ini kita dapat pandangan dan bisa membaca karya ini,” ujar Trisno.
Kegiatan bedah buku juga diharapkan menghasilkan sejumlah masukan dari peserta diskusi.
Masukan itu selanjutnya bakal dirangkum oleh tim untuk menjadi bahan kesimpulan dan dikembangkan dalam kajian lebih lanjut, sehingga pembahasan mengenai dampak industri ekstraktif, konflik, dan persoalan hak asasi manusia dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan dan kehidupan masyarakat. SAH
