JAKARTA. PIJARSULTENG.ID, — Panitia Khusus ( Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJPD) 2024-2045 DPRD Sulteng lakukan konsultasi ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah ( Bangda) Kemendagri pada Kamis ( 6/6/24).
Kegiatan Konsultasi yang dipimpin langsung ketua Pansus Yus Mangun SE, tak tanggung tangung di hadiri seluruh unsur pimpinan yakni Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira DP, MP, Wakil.Ketua( Waket) I HM Arus Abdul Karim, Waket II Hj Zalzulmida A Djanggola SH,.CN dan Waket III H Muharram Nurdin serta diikuti oleh seluruh anggota Pansus, masing masing Sony Tandra ST, H Zainal Abidin Ishac ST, I Nyoman Slamet S.Pd , M.Si, Hasan Patongai,Abdul Karim Aljufrie, Ronald Gulla ST, Faizal Alatas, Ibrahim.Hafid,.Wiwik Jumatul Rofiah, SA.g, MH, Erwin Burase, HM Nur Dg Rahmatu SE termasuk ketua Bappeda Sulteng Dr Sandra Tubondo serta diampingi sejumlah tenaga ahli fraksi dan juga kehadiran tim asistensi dari Bappeda Sulteng.
Rombongan Pansus diterima oleh Analis Kebijakan Ahli Madya wilayah III meliputi Kalimantan dan Sulawesi Wisnu Hidayat serta didampingi sejumlah pejabat lainnya masing masing, Analis Kebijakan Ahli.muda Anang, Hans dan Bagyo.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Dit PEIPD Lt 3 Kantor Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut ada sejumlah hal yang mengemuka, antara lain dari Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari yang menyoroti soal penyusunan dokumen rancangan RPJPD Sulteng yang menurutnya harus .mencerminkan Sulteng 20 tahun ke depan.
”Kita harus cermati betul ini karena menyangkut nasib dan masa depan Sulteng 20 tahun ke depan. Dan saya belum melihat apa arah kebijakan 2025- 2045, harus realibel dari dokumen, ” jelasnya.
Politisi Nasdem ini bahkan menguliti bab perbab yang menurutnya harus selaras, dari bab ke bab ternasuk soal gambaran Sulteng sebagai daerah rawan bencana belum tergambar dalam dokumen tersebut.
Sorotan juga disampaikan Wiwik Jumatul Rofi’ah, soal target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN) menuju Indonesia Emas, tidak hanya suportnya diperencanaan, tapi juga di pembiayaan. ” Mana suport pusat ke daerah, gimana menuju emas kalau pembiayaanya daerah nggak di suport,” kata Srikandi PKS ini.
Sorotan juga disampaikan oleh Sony Tandra SE, tentang pengolahan pertambangan di Sulteng tidak sesuai antara manfaat yang dirasakan masyatakat Sulteng dengan daya rusaknya. ” Sangat tidak berimbang, ” tegas Sony Tandra.
KONSULTASI DI BAPPENAS
Sementara itu kegiatan konsultasi di Kantor Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bapenas) dilaksankan pada Jumat ( 7/6/24) digelar di Ruang Sumatera Lt 7 Menara Bappenas Jl Rasuna Said Kuningan Karet Jakarta.
Konsultasi dipimpin langsung Ketua Pansus Yus Mangun SE dan dihadiri Ketua DPRD Sulteng Dr Hj Nilam Sari Lawira SP, MP, Waket II Hj Zalzulmida A Djanggola SH, CN serta seluruh anggota Pansus.
Rombongan diterima oleh Direktur Regional II Bappenas, Moh Raudah, ST, MPPPhd, didampingi Analisi analisis Utama Supriyadi.
Dalam.pengantarnya Ketua Pansus Yus Mangun SE mengatakan, bahwa konsultasi dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan penyelarasan konsep RPJPN, RPJPNM dengan RPJPD Sulteng 2025- 2045 yang sudah memasuki tahap akhir.
Lalu apa tanggapan pihak Bappenas?
Dalam penjelasannya, Raudah yang didampingi beberapa pejabat lainnya mengatakan, RPJPD harus sinkron dan selaras serta imperatif dengan RPJPN yang saat ini akan segera disahkan, yakni tentang
1. Visi misi ada kata maju dan berkelanjutan,
2. Arah pembangunan,
3. Indikator kinerja pembangunan,
4. Arah kebijakan pembangunan 20 tahun
Menurut Raudah, tiga arah kebijakan tersebut imperatif dan hanya di point ke empat yang dapat dikolaborasi atau ditambahkan sesuai dengan potensi dan karakter masing masing daerah.
Sementara itu, terkait soal suport anggaran, Raudah menjelaskan bahwa melihat trend APBN yang tidak mengalami kenaikan, maka transfer ke daerah melalui DAU dan pembiayaan daerah, maka pihaknya mendorong efisiensi dan mengoptimalkan sumber sumber pendanaan dan mengefektifkan belanjanya.
Ia juga hanya meminta daerah untuk.menjaga tata kelola dan mencari sumber sumber pendanaan di daerah.
Dalam.pertemuan tersebut, Ketua Bappeda Sulteng Dr Sandra Tubondo mengatakan, bahwa penyusunan RPJPD Sulteng 2025-2045 sudah sesuai dan selaras dengan RPJPN, visi, miisi, arah pembangunan termasuk indikator pembangunan, meski demikian pihak akan terus menerima masukan dan berkordinasi dengan DPRD Sulteng untuk mengkoreksi dan beberapa tambahan hasil konsultasi. Kegiatan ditutup dengan pemberian cendera mata dan foto bersama.***
