Pemkab Parimo Audensi ke Pempus Guna Percepatan Pembangunan Lebih Diperhatikan

iklan

JAKARTA – PIJARSULTENG.ID, – Pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada potensi yang dimiliki, tetapi membutuhkan konektivitas, infrastruktur yang memadai, serta dukungan pembiayaan yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Atas dasar itu, Bupati Parigi Moutong, (Parimo)H. Erwin Burase, S.Kom., terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian dan dukungan nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Parimo.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, yang berlangsung di ruang rapat kementerian tersebut, Kamis (19/11/2026).

Dalam audiensi itu, Bupati Erwin Burase didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPRP, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Parimo diterima langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, bersama Karo Umum dan Keuangan, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan, serta Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Erwin Burase memaparkan kondisi aktual pembangunan daerah sekaligus menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Paparan bertajuk Membangun Konektivitas, Menggerakkan Pertumbuhan Kawasan: Dukungan Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Parimo itu menegaskan bahwa potensi besar daerah perlu ditopang pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.

Parimo  memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan. Dengan jumlah penduduk mencapai 461.576 jiwa, wilayah daratan seluas 6.231,85 kilometer persegi, serta garis pantai sepanjang 510 kilometer, daerah ini memiliki posisi strategis sebagai salah satu kawasan penggerak ekonomi di Sulteng

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimaksimalkan karena masih terdapat kesenjangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.

Salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian Bupati adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Dari total panjang jalan kabupaten 1.603,89 kilometer, baru 502,37 kilometer atau 31,32 persen berada dalam kondisi baik. Sementara itu, 977,73 kilometer atau 60,93 persen berada dalam kondisi rusak berat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama dalam memperlancar mobilitas, distribusi hasil pertanian, akses pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi antarkecamatan dan desa.

Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan 28 unit jembatan untuk membuka akses wilayah-wilayah strategis dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp68,095 miliar.

Dukungan peningkatan dan rehabilitasi jalan serta jembatan dinilai sangat penting, khususnya pada ruas-ruas penghubung sentra produksi pertanian dan kawasan pesisir.

Di sektor perumahan dan permukiman, Bupati turut menyampaikan kebutuhan penanganan 19.716 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah setelah pelaksanaan program BSPS tahun 2026.

Selain itu, terdapat kawasan kumuh seluas 67,08 hektare yang tersebar di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengharapkan perluasan program Inpres/BSPS, penataan kawasan kumuh, serta dukungan pembangunan rumah susun bagi ASN dan rumah susun maupun rumah khusus pesantren.

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Dari 19 perumahan yang tercatat, belum ada yang menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah untuk dikelola sebagai aset daerah. Karena itu, diperlukan penguatan pendampingan teknis, kepastian mekanisme penyerahan aset, dan dukungan penyelesaian persoalan administrasi.

Tidak hanya infrastruktur fisik, kesenjangan akses telekomunikasi dan digital juga menjadi perhatian serius.

Berdasarkan paparan pemerintah daerah, dari 278 desa di Parigi Moutong, masih terdapat 94 desa yang berstatus blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah.

Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai layanan pemerintahan berbasis digital.

Untuk itu, Bupati mengusulkan pembangunan BTS di 94 desa tersebut, penyediaan akses internet publik gratis, penyambungan jaringan backbone fiber optik, serta dukungan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada sektor perhubungan, pemerintah daerah juga mendorong penguatan konektivitas melalui optimalisasi pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong, pengembangan Tol Laut, serta peningkatan layanan penyeberangan Toboli–Wakai.

Salah satu usulan strategis lainnya adalah pembangunan Rest Area Kabupaten Parigi Moutong di wilayah utara.

Rencana tersebut telah didukung kesiapan lahan atau *land clearing*, serta denah dan desain teknis. Kehadiran fasilitas ini diharapkan tidak hanya menjadi tempat istirahat bagi pengguna jalan, tetapi juga menjadi pusat layanan perjalanan, ruang promosi produk lokal, pemberdayaan UMKM, dan penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat wilayah utara.

Selain itu, pemerintah daerah turut menyampaikan kebutuhan dukungan terhadap pengelolaan persampahan, mengingat timbulan sampah di Parigi Moutong mencapai 84.237 ton per tahun atau sekitar 230,8 ton per hari.

Menanggapi paparan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, memberikan arahan dalam audiensi yang membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur dan permukiman di Kabupaten Parigi Moutong.

Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas, dukungan program, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong percepatan pembangunan kewilayahan.

Audiensi tersebut juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk menyampaikan secara langsung berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan lintas kementerian, sehingga usulan daerah dapat memperoleh perhatian sesuai dengan kewenangan dan program pemerintah pusat.

Bupati Erwin Burase menegaskan melalui paparan tersebut bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar. Karena itu, diperlukan intervensi APBN dan sinkronisasi lintas kementerian agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, pembangunan infrastruktur bukan sekadar menghadirkan jalan, jembatan, perumahan, jaringan telekomunikasi, maupun fasilitas transportasi. Lebih dari itu, pembangunan tersebut merupakan upaya membuka keterisolasian wilayah, memperpendek jarak pelayanan, memperlancar aktivitas ekonomi, dan menghadirkan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Di akhir paparannya, Bupati Erwin Burase juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk berkunjung langsung ke Kabupaten Parigi Moutong, melihat potensi agribisnis, serta meninjau sejumlah lokasi prioritas pembangunan.

Undangan tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

Dengan semangat Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus berupaya memastikan bahwa potensi daerah tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed