PARIMO, PIJARSULTENG.ID, – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), terus mendorong penguatan hilirisasi komoditas kelapa melalui pemanfaatan dan optimalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM). Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Hilirisasi Kelapa Dalam dan Optimalisasi SIKIM yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, di Ruang Rapat Sekda, Selasa, pukul 15.00 WITA.
Dalam arahannya, Sekda Zulfinasran menegaskan bahwa keberadaan SIKIM harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi petani kelapa di daerah. Menurutnya, hilirisasi tidak hanya berorientasi pada produksi industri, tetapi juga harus memastikan nilai tambah dapat dirasakan langsung oleh petani sebagai produsen utama bahan baku.
Ia menekankan agar pihak SIKIM dapat membeli seluruh bagian kelapa, mulai dari buah kelapa, sabut, tempurung, hingga air kelapa. Dengan demikian, tidak ada bagian kelapa yang terbuang dan seluruhnya memiliki nilai ekonomi. “Kalau bisa, pihak SIKIM membeli sendiri sabut, tempurung, dan air kelapa. Ini penting agar dampak ekonomi benar-benar dirasakan oleh petani kelapa,” ujar Sekda.
Selain mendorong pemanfaatan seluruh bagian kelapa, Sekda juga menekankan pentingnya penggunaan tenaga kerja lokal dalam operasional SIKIM. Dari total kebutuhan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 100 hingga 150 orang, sekitar 90 persen diharapkan berasal dari masyarakat lokal. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pemberdayaan sumber daya manusia sekaligus upaya penguatan ekonomi daerah.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kebutuhan bahan baku kelapa untuk operasional SIKIM yang diperkirakan mencapai rata-rata 70 ribu butir kelapa per hari. Untuk mendukung perencanaan yang matang, Sekda meminta agar dilakukan identifikasi secara detail terkait jumlah produksi kelapa petani per hari serta harga kelapa yang berlaku di pasaran saat ini.
Melalui penguatan hilirisasi dan optimalisasi SIKIM, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap komoditas kelapa dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.***
