PARIMO. PIJARSULTENG.ID, – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terus memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan akurasi data nelayan, pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan.
Komitmen tersebut menjadi fokus dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parigi Moutong yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, bertempat di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi, Senin (9/11/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Indrus, S.Pi., M.A.P., yang membacakan sambutan Bupati Parigi Moutong.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, ditegaskan bahwa petugas lapangan dan penyuluh perikanan merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan, pembinaan, pendampingan, pendataan, serta pengawasan kepada masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum evaluasi dan penguatan koordinasi untuk memastikan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sejumlah poin strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong meliputi:
Pemutakhiran Data Nelayan Secara By Name By Address, Seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan diminta melakukan pemutakhiran data nelayan secara by name by address. Langkah ini penting untuk memastikan data penerima program pemerintah benar-benar akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi Agar Tepat Sasaran, Pemerintah daerah menekankan pentingnya pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak. Verifikasi identitas dan profesi nelayan harus dilakukan secara cermat sebagai persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi.
Optimalisasi PAD dari Sektor Kelautan dan Perikanan, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian melalui evaluasi penerimaan retribusi sektor kelautan dan perikanan. Petugas pemungut PAD diharapkan bekerja secara transparan, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perluasan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan, Pemerintah daerah mendorong peningkatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan agar masyarakat nelayan memahami pentingnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja serta manfaat jaminan sosial bagi keluarga.
Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap, Data statistik perikanan tangkap perlu diperbarui dan diverifikasi secara berkala. Data yang valid menjadi salah satu dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan sektor perikanan.
Penguatan Pemahaman Regulasi dan Transparansi Pelayanan, Petugas lapangan dan penyuluh perikanan diharapkan memahami regulasi daerah serta memberikan pelayanan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat dan media untuk menyampaikan masukan maupun laporan terkait pelayanan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong, Dr. Mohamad Nasir, S.Pi., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara penyuluh perikanan pusat dengan petugas teknis lapangan pemerintah daerah.
Menurutnya, penyuluh perikanan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program kementerian, melakukan pendampingan kepada masyarakat, serta membantu penyediaan dan validasi data teknis perikanan.
Nasir menyebutkan bahwa Kabupaten Parigi Moutong memiliki sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan. Sebagian besar masyarakat tersebut menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor kelautan dan perikanan.
Ia menjelaskan, profesi nelayan memiliki risiko pekerjaan yang tinggi karena berhadapan langsung dengan kondisi alam, seperti badai, gelombang laut, dan cuaca yang tidak menentu. Oleh karena itu, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi hal penting untuk memberikan jaminan sosial kepada nelayan beserta keluarganya.
Dalam kesempatan tersebut, Nasir juga meminta seluruh petugas lapangan dan penyuluh perikanan memanfaatkan rapat kerja selama dua hari untuk melakukan evaluasi serta verifikasi data nelayan, khususnya terkait persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi.
Ia menegaskan bahwa kartu usaha perikanan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai nelayan sesuai ketentuan yang berlaku, bukan kepada masyarakat yang hanya memiliki hobi memancing.
Penertiban administrasi tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas pemerintah sekaligus memastikan program subsidi dan bantuan tepat sasaran.
Nasir juga mengingatkan agar validasi data penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan maupun santunan dilakukan secara teliti sehingga perlindungan dan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berharap terwujud sinergi yang semakin kuat antara petugas lapangan, penyuluh perikanan pusat, dan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dengan penguatan validasi data, pengawasan BBM bersubsidi, optimalisasi PAD, serta perluasan perlindungan jaminan sosial, pemerintah daerah berkomitmen mendorong pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang lebih tertib, transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Parigi Moutong.***
