LUWUK. PIJARSULTENG. ID– Menjelang peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) pada bulan ini, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, Nuryamin, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Luwuk, Rabu (3/6/2026).
Kunjungan ini difokuskan untuk memastikan kesiapan dan optimalisasi pelayanan Keluarga Berencana (KB), khususnya KB Pasca Persalinan dan Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Nuryamin diterima langsung oleh Direktur RSUD Luwuk, dr. Budiyanto Uda’a, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Banggai, bersama Ketua Ikatan Bidan Indonesia Banggai, Nani.
Untuk menjamin kelancaran pelayanan tersebut, Nuryamin juga memastikan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) di Kabupaten Banggai dalam kondisi aman.
Saat ini, total ketersediaan IUD mencapai 921 buah (686 di faskes dan 235 di gudang kabupaten) dengan tingkat ketersediaan 18,80 bulan. Sementara itu, total stok kondom tersedia sebanyak 845 buah (836 di faskes dan 9 di gudang kabupaten) dengan tingkat ketersediaan mencapai 48,99 bulan.
“Pelayanan KB pasca persalinan menjadi momentum yang sangat baik untuk membantu keluarga merencanakan kehamilan berikutnya secara sehat dan terencana. Ini bukan hanya soal pengendalian kelahiran, tetapi juga perlindungan kesehatan ibu dan anak. Kesiapan faskes dan ketersediaan alokon yang memadai sangat penting, terutama dalam menyambut momen Harganas bulan ini,” ungkap Nuryamin.
Berdasarkan data capaian pelayanan di Kabupaten Banggai (sumber: Sistem Informasi Keluarga BKKBN/Kemendukbangga) , jumlah peserta KB Pasca Persalinan saat ini tercatat mencapai 1.465 akseptor.
Capaian ini didominasi oleh berbagai metode kontrasepsi, di antaranya penggunaan Implan 415 akseptor (1 dan 2 batang), Pil 431 akseptor (Kombinasi dan Progestin), Suntik 408 akseptor, IUD 101 akseptor, serta pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) atau Tubektomi mencapai 52 akseptor.
Soroti Edukasi Pernikahan Usia Dini
Selain membahas kesiapan pelayanan KB, pihak rumah sakit juga menyampaikan tantangan lain terkait kesehatan reproduksi di daerah setempat, yakni masih tingginya angka pernikahan usia dini. Kondisi ini berisiko terhadap kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis pasangan, serta meningkatkan potensi komplikasi kehamilan pada usia yang belum ideal.
Menanggapi hal tersebut, Nuryamin meminta agar dilakukan pemetaan wilayah yang memiliki angka pernikahan dini tinggi sebagai dasar penentuan lokasi prioritas edukasi dan intervensi program Bangga Kencana.
“Penanganan pernikahan usia dini harus berbasis data. Wilayah dengan kasus tinggi perlu dipetakan agar edukasi dan intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata,” katanya.
Ia mengarahkan para Penyuluh KB (PKB/PLKB) untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan guna memberikan pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan.***
