PALU.PIJARSULTENG.ID– Tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aliansi “Barisan Lawan Sistem” (BALAS) menggelar aksi massa di Palu pada Senin (20/10/2025) untuk menyatakan rezim ini telah “gagal total” dan menciptakan kekacauan.
Dalam rilis pers yang diterima media, BALAS menyoroti sejumlah isu kritis, dengan fokus tajam pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut sebagai “Makan Beracun Nir Gizi” dan sarang korupsi, hingga kegagalan rezim dalam mengatasi krisis agraria dan perlindungan buruh serta perempuan.
Sorotan Tajam ke MBG:
BALAS secara keras menolak Program MBG yang dinilai bukan solusi gizi, melainkan justru menyebabkan kasus keracunan pada anak-anak. Mereka mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan memidanakan penanggung jawab MBG.
”Kasus keracunan ini juga adalah kejahatan terstruktur,” tegas BALAS, mengacu pada praktik penyelenggaraan makanan yang tidak higienis dan dikelola oleh pihak non-ahli gizi sebagai pelanggaran serius terhadap UU Perlindungan Konsumen dan Pangan.
Selain isu kesehatan, aliansi ini juga menyoroti perampasan anggaran pendidikan sebesar Rp300 Triliun untuk proyek MBG. Dana tersebut, menurut mereka, seharusnya dialokasikan untuk pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer. Alokasi dana sebesar itu juga dinilai berpotensi menciptakan cadangan utang besar bagi generasi mendatang.
Di Sulawesi Tengah (Sulteng), BALAS menyoroti bahwa pemerintahan saat ini menjadi motor utama perampasan lahan yang masif terhadap masyarakat adat, perempuan, dan petani. Mereka menyebut kebijakan seperti Badan Bank Tanah, TORA, dan PS menjadi alat legal untuk merebut tanah rakyat, seperti kasus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Parigi Moutong dan program tambang di Morowali.
”Sulawesi Tengah butuh udara bersih, bukan makan gratis!” seru mereka.
Janji 19 juta lapangan kerja juga disebut hanyalah ilusi. BALAS mencatat realitas tingginya angka PHK dan kegagalan pemerintah dalam membuat sistem perlindungan bagi buruh. Petani dipaksa menjadi pekerja serabutan setelah alat produksi mereka direbut.
Abaikan Kekerasan terhadap Perempuan:
Pemerintah juga dikritik tajam karena memilih diam di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya di Sulteng.
”Femisida yang terjadi di Sulteng akhir-akhir ini bukan ‘kesialan nasib,’ melainkan hasil dari politik yang membiarkan perempuan tak punya ruang aman untuk hidup,” demikian pernyataan sikap BALAS.
Tuntutan Tegas:
Untuk menghentikan arah pemerintahan yang dinilai fasis dan militeristik, BALAS menyampaikan tuntutan tegas, di antaranya:
Usut tuntas dan pidanakan penanggung jawab MBG yang telah meracuni anak-anak.
Menagih 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan.Sahkan RUU Masyarakat Adat dan RUU PPRT. Tolak RKUHP dan bebaskan seluruh tahanan politik.
Percepat reformasi di tubuh Polri dan kembalikan militer ke barak.
Laksanakan reforma agraria sejati dan tolak Badan Bank Tanah, TORA, dan PS.
”Pemerintahan ini tidak peduli pada gizi, mereka hanya peduli pada uang, utang, dan kekuasaan!” tutup BALAS.***
