PARIMO. PIJARSULTENG.ID, – Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara virtual, Senin (13/7/2026).
Rakor tersebut diikuti oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Parimo, Aswini Dimpel, S.K.M., M.Kes., bersama perangkat daerah terkait.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan pentingnya menjaga stabilitas inflasi nasional agar tetap terkendali, terutama melalui pengendalian harga komoditas pangan strategis seperti bawang putih, beras, dan minyak goreng.
Usai mengikuti rakor, Aswini Dimpel meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui langkah-langkah konkret di lapangan. Ia menekankan perlunya pengawasan terhadap harga beras, khususnya di luar penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), agar harga tetap berada pada tingkat yang wajar di masyarakat.
Menurutnya, Pemkab akan melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi beras mulai dari penggilingan hingga ke pasar untuk mengetahui struktur biaya dan harga jual yang ideal. Hasil pemantauan tersebut nantinya akan menjadi dasar penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media agar tercipta transparansi harga
Selain beras, Aswini juga menyoroti tingginya harga ikan di pasaran. Ia meminta perangkat daerah terkait melakukan identifikasi penyebab kenaikan harga, baik yang dipengaruhi kondisi cuaca, aktivitas melaut, maupun faktor distribusi dan biaya operasional nelayan. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.
Pemkab Parimo juga akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, pelaku usaha, serta instansi teknis, guna menyusun strategi pengendalian inflasi yang terintegrasi. Di sektor usaha mikro dan pertanian, pemerintah daerah juga akan mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung peningkatan produksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk komoditas cabai, pemerintah daerah akan melanjutkan program pemanfaatan pekarangan pangan dengan mendorong masyarakat menanam cabai di lingkungan rumah. Sementara itu, penyaluran bibit kepada petani dijadwalkan kembali pada Agustus mendatang guna menjaga ketersediaan pasokan.
Adapun untuk komoditas bawang, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan menjajaki kerja sama antara pelaku usaha dan pemasok guna menjaga kelancaran distribusi serta kestabilan harga di pasar. Pemantauan lapangan juga akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari tingkat produsen hingga pasar sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meningkatkan ketersediaan pasokan, serta melindungi daya beli masyarakat.***
