PALU.PIJARSULTENG.ID,- Tim Anggota Banggar DPRD Sulteng dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD/ Sulawesi Tengah ( Sulteng) gelar rapat kerja ( Raker) tentang rancangan perubahan kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA – PPAS) 2023 di ruang sidang utama, Senin (21/8/2023).
Raker tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, Hj. Nilam Sari Lawira didampingi Wakil Ketua III Muharam Nurdin, Anggota Banggar, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sekdaprov – Sulteng), Novalina, dan Tim TAPD Pemprov Sulteng
“Setelah kita melaksanakan paripurna, pidato pengantar kepala daerah terkait rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 pada 15 Agustus 2023, maka hari ini akan masuk dalam pembahasan bersama,” kata Nilam Sari Lawira, di ruang sidang utama DPRD Sulteng.
Lanjut, Ketua DPRD meminta TAPD menyampaikan penjelasan atas rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 untuk mengawali pembahasan tersebut.
Pada kesempatan itu, Sekdaprov Sulteng, Novalina menjelaskan, gambaran singkat rancangan perubahan KUA-PPAS 2023, diawali dengan asumsi makro daerah, berkaitan distribusi pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I-2023, yang naik 2,79 persen.
Baca Juga : DPRD Sulteng Gelar Rapat Raker Banggar , TAPD Paparkan Rp5,8 Triliun Belanja Daerah
“Hal itu, disebabkan pertumbuhan kuat 13,18 persen, atau meningkat 2,82 persen dari target tahun ini. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat 24,5 persen dari tahun sebelumnya,” bebernya.
Menurutnya, anggaran perubahan 2023, direncanakan sebesar Rp5,547 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp300 miliar lebih.
Secara umum, kata dia, ada pertambahan pendapatan senilai Rp285 miliar lebih, terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp100 miliar, dan retribusi daerah Rp2,1 miliar lebih atau 11,35 persen.
“Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah naik sebesar Rp101 miliar lebih, dan pendapatan lain-lain yang sah, pun naik sekitar Rp10 miliar lebih,” urainya.
Untuk belanja daerah pada perubahan 2023, mengalami kenaikan Rp364 miliar lebih, terdiri dari belanja barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
Ada pula kenaikan belanja peralatan dan mesin, belanja jaringan, jalan dan irigasi, belanja model tetap dan pertambahan dari belanja bagi hasil.
Disamping itu juga, ada pengurangan belanja pegawai sebesar Rp27 miliar, belanja gedung Rp31 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp2 miliar lebih, dan pengurangan belanja bantuan keuangan sebesar Rp1 juta.
“Dari total belanja, dan kebutuhan daerah sebesar Rp5,5 triliun lebih, masih defisit sekitar 769 miliar lebih, yang ditutup dari Silpa tahun sebelumnya senilai Rp769 miliar. Sehingga, antara pendapatan dan belanja balance menjadi Rp5,5 triliun lebih,” jelasnya.
Rancangan perubahan KUA-PPAS 2023 yang disampaikan TAPD tersebut, mendapatkan tanggapan dari anggota Banggar. Salah satunya, Kader Partai Golkar, Yusmangun.
Ia mengaku, bangga dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I-2023, yang naik 2,79 persen, dengan total pertumbuhan 13,18 persen.
Pertimbuhan tersebut, mengantar Provinsi Sulawesi Tengah berada di urutan ketiga se Indonesia, dibadingkan Maluku Utara, dan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
“Kemungkinan kita akan naik ke urutan kedua se Indonesia pada semester 1-2024. Kalau posisinya bisa 13,18 persen, karena Bombana pertimbuhannya 17 persen,” kata dia.
Hanya saja, koreksi angka kerja tidak menunjukan hal yang positif.
Tetapi angka kemiskinan mengalami penurunan, seperti pada KUA-PPAS 2024.
“Hal-hal lain sekaitan dengan kondisi umum perekonomian Sulawesi Tengah, yang menarik dan disyukuri, ialah tingkat pertumbuhan 13,18 persen,” pungkasnya.SAH
