PALU, PIJARSULTENG.ID, – Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Erwin Burase, melakukan audiensi dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, di Kota Palu, Jumat (27/03/2026).
Audiensi tersebut, merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Parimo dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah agar berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Parigi Moutong didampingi oleh Inspektur Inspektorat Daerah, Sakti A. Lasimpara, Kepala BPKAD, Yusrin, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Parigi Moutong, Moh. Rain Abdullah.
Bupati Parigi Moutong menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk melakukan pembenahan terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan.
“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Setiap anggaran yang dialokasikan harus dapat dilaksanakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” ujar Bupati.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara guna memperoleh arahan dan masukan konstruktif, sehingga pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat semakin baik dan terhindar dari kekeliruan.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Parigi Moutong, Sakti A. Lasimpara, menyampaikan bahwa langkah audiensi ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.
Menurutnya, Inspektorat Daerah akan terus melakukan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai koridor hukum.
“Pendampingan ini penting untuk memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari risiko yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhantara, memberikan sejumlah arahan terkait perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk terus memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Koordinasi perlu terus ditingkatkan agar ke depan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Melalui audiensi ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah semakin kuat, dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.***
