PALU, PIJARSULTENG.ID, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan bahwa data rumah tidak layak huni yang sempat beredar dan menjadi perhatian publik merupakan data tahun 2024.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan ekspos pemaparan di Kantor Bappeda oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan),.Dr Ir. H. Akris Fattah Yunus, MM,, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2024 jumlah rumah tidak layak huni tercatat sebanyak 133.139 unit, tersebar di seluruh desa. Namun, pada tahun 2025 angka tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar 131.194 unit.
Penurunan ini menunjukkan adanya progres penanganan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Selama tahun 2025, terdapat penanganan sebanyak 1.945 unit rumah, baik melalui peningkatan kualitas (rehabilitasi) maupun pembangunan rumah baru,” ujarnya.
Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Akris menjelaskan bahwa data 133 ribu unit tersebut mencakup seluruh Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari kategori 1 hingga 10. Namun,
DTSEN adalah basis data terpadu (integrasi DTKS, Regsosek, P3KE) yang memuat tingkat kesejahteraan penduduk. Setelah pemadanan, penduduk diklasifikasikan ke dalam 10 Desil (kategori 1-10) berdasarkan peringkat kesejahteraan, di mana Desil 1-4 difokuskan untuk intervensi bantuan sosial (miskin ekstrem hingga rentan miskin) dikelompokkan menjadi:
Desil 1: Sangat Miskin
Desil 2: Miskin
Desil 3: Hampir Miskin
Desil 4: Rentan Miskin
Desil 5: Pas-pasan
Desil 6-10: Menengah ke atas (Tidak Prioritas Bansos) dan DTSEN menggantikan DTKS sebagai acuan utama bansos sejak awal 2025 dengan pembaruan berkala setiap 3 bulan untuk menjamin akurasi data di lapangan.
Setelah dilakukan pemadanan dengan data DTSEN, diperoleh angka 80.694 unit yang masuk dalam kategori prioritas, yaitu Desil 1 hingga 4.
Kategori tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana Desil 1 merupakan kelompok sangat miskin, Desil 2 miskin, Desil 3 hampir miskin, dan Desil 4 rentan miskin. Pemerintah provinsi memutuskan untuk memfokuskan intervensi pada kelompok ini agar bantuan lebih tepat sasaran. Dari total 80.694 unit tersebut, kelompok terbesar berasal dari Desil 1 dengan jumlah sekitar 32.552 unit atau 40,34 persen. Disusul Desil 2 sebanyak 19.340 unit (23,97 persen), Desil 3 sekitar 16.049 unit (19,88 persen), dan Desil 4 sebanyak kurang lebih 12 ribu unit.
Program penanganan rumah tidak layak huni ini menjadi bagian dari inisiatif “ Program Berani Sejahtera dengan komponen berani Bedah Rumah (RTLH): Perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hidup.
Berani Bedah Rumah ” yang dicanangkan oleh Gubernur Sulteng Fokus utama program ini adalah memastikan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah dapat tinggal di rumah yang layak dan nyaman.
Dalam implementasinya, pemerintah juga melakukan uji coba pembangunan rumah bagi warga sangat miskin di beberapa daerah, seperti Tojo Una-Una, Donggala, Tolitoli, dan Buol. Awalnya, anggaran pembangunan satu unit rumah ditetapkan sebesar Rp50 juta, namun kemudian diuji dengan skema Rp80 juta.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa anggaran Rp80 juta masih belum mampu memenuhi standar rumah layak sepenuhnya, seperti plafon dan plesterisasi menyeluruh. Oleh karena itu, gubernur mengarahkan agar perhitungan anggaran disempurnakan agar rumah yang dibangun benar-benar tuntas dan nyaman dihuni.
Program ini diharapkan dapat terus menekan angka rumah tidak layak huni seiring dengan penurunan angka kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 10,52 persen. Pemerintah optimistis bahwa dengan strategi yang tepat dan fokus pada kelompok prioritas, target perbaikan kondisi perumahan masyarakat dapat tercapai secara bertahap.YUN
