DPRD Sulteng Setujui Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Capai Rp4,968 Triliun

iklan

PALU. PIJARSULTENG. ID— DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

DPRD Sulteng Setujui Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Capai Rp4,968 Triliun Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Kedua dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 di Gedung Rapat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (18/9/2026). Foto : Istimewa

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Kedua yang digelar di Gedung Rapat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (18/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hj. Arnila H. Moh. Ali dan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Syarifuddin Hafid, SH.

Hadir dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido yang mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina, M.M., jajaran anggota DPRD, para Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kepala perangkat daerah, serta jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Rangkaian rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan Raperda P-APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda kemudian dilanjutkan dengan permintaan persetujuan DPRD, penandatanganan persetujuan bersama, serta penyampaian pendapat akhir kepala daerah.

Dalam pendapat akhirnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD beserta seluruh fraksi yang telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran DPRD beserta seluruh fraksi yang telah melaksanakan pembahasan secara sungguh-sungguh, konstruktif dan penuh tanggung jawab bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujar Wakil Gubernur.

Menurutnya, pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian dari proses penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan perkembangan kondisi aktual, hasil evaluasi pelaksanaan APBD, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ia menyebut persetujuan bersama yang dicapai menjadi wujud nyata kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa kebijakan penganggaran daerah diarahkan kepada program dan kegiatan yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Adapun substansi perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah diselaraskan dengan perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta kebutuhan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

Dalam pengambilan keputusan, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160/30/2026.

Dalam struktur anggaran setelah perubahan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4,968 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp140,836 miliar dibandingkan anggaran sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,827 triliun.

Pada sisi belanja, anggaran setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp5,011 triliun. Dengan komposisi tersebut, surplus/defisit setelah perubahan tercatat sebesar Rp42,619 miliar.

Sementara pada pos pembiayaan, penerimaan setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp72,619 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp42,619 miliar.

Setelah memperoleh persetujuan DPRD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 akan menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran daerah dan selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Persetujuan terhadap P-APBD 2026 tersebut menjadi bagian dari proses penganggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai arah kebijakan pembangunan serta kebutuhan daerah.

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed