PALU. PIJARSULTENG.ID – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, memberikan perhatian serius pada konflik agraria antara warga di lima desa di Lembah Napu dengan Badan Bank Tanah. Usai memimpin rapat dengan para kepala dinas di ruang Polibu pada Senin, 1 Desember 2025, Anwar didampingi jajaran kepala dinas, langsung berbelok mendatangi Ruangan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng. Begitu tiba, Gubernur langsung menanyakan perkembangan kasus Bank Tanah.
“Bagaimana status Bank Tanah? Mana petanya?” tanya Anwar penuh selidik kepada Ketua Satgas PKA, Eva Susanti Bande. Eva sigap membuka peta Bank Tanah yang telah di-overlay dengan peta permukiman, menunjukkan adanya tumpang tindih lahan. ‘’Ini yang garis warna merah apa? yang kuning ini apa,’’ katanya penuh selidik.
‘’Itu wilayah yang diklaim Bank Tanah Pak. Di dalamnya ada kebun warga ada juga perkampungan,’’ sahut Eva tak kalah sigap. Saat sedang mengamati peta, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rudi Dewanto tiba-tiba menyela. ‘’Tapi nanti ada investor China yang mau masuk Pak. Ini nanti kita rapatkan,’’ ujar Rudi penuh semangat. Mendengar itu, Gubernur langsung memotong. ‘’Itu sudah masalahnya,’’ Anwar menunjuk peta di depannya.
Eva yang berdiri di antara keduanya langsung menimpali. ‘’Betul Pak ada investor, tapi di dalamnya ada orang hidup. Ada ribuan orang jangan diabaikan,’’ tegas Eva. Mendengar itu, suami Direktur PT Bank Sulteng Ramiyati, langsung terdiam diikuti gesture membungkuk.
Anwar tak hanya menanyakan Badan Bank Tanah. Beberapa kasus konflik agraria yang sedang berlangsung tak luput dari amatannya. ‘’PT ANA di Morut bagaimana,’’ kali ini nadanya agak tinggi. Bidang Advokasi Satgas PKA, Noval Saputra menjelaskan, proses yang berlangsung di perusahaan perkebunan sawit itu masih terus berlangsung. Progres di lapangan juga terus berjalan. ‘’Surat dari Pak Gub tentang sudah kami kirimkan ke Pak Bupati Morut,’’ sahut Noval.
KUNJUNGAN KE LORE BERSAUDARA TERTUNDA TERTUNDA
Gubernur Anwar Hafid sedianya akan melakukan kunjungan pada lima desa yang berkonflik dengan Bank Tanah, pada Sabtu 29 November 2025 lalu. Namun rencana tersebut urung terlaksana, karena kesehatannya terganggu. Menurut Eva, kunjungan Gubernur akan dijadwalkan kembali. Sebelumnya, warga dari lima desa di antaaranya, Watutau, Kalimago, Maholo dan Winowanga serta Alitupu mendatangi Satgas PKA Sulteng, Jumat 24 Oktober 2025, untuk mengadukan nasib mereka.
Saat itu, Kepala Desa Alitupu Yoyakim Soli mengaku, mereka merasa dibodohi karena tanah-tanah itu tak pernah menjadi milik warga desa. Lelang lahan bekas HGU PT Hasfarm, selanjutnya ditempati PT Sandabi Indah Lestari, tiba-tiba dikuasai Bank Tanah. Bahkan, akibat protes yang mereka lakukan sudah ada anggota masyarakat yang jadi tersangka.
Keberatan yang sama juga dikemukakan Kepala Desa Kalimago, Otniel Tatumpe. Ia mengaku sempat ada perlawanan dari warga desa. Tapi mereka kalah oleh aparat keamanan. Ia malah dilaporkan ke Polres Poso. Suara protes juga datang dari Ketua Adat Desa Kalimago Yunus Sondok. Menurut dia saat Bank Tanah hadir di Lembah Napu, mereka telah melawan bersama warga adat tapi mereka kalah. ***
