PALU. PIJARSULTENG.ID– DPRD Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Palu, Dinas Perhubungan dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kita Palu pada Jumat (29/08/2025).
Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola dengan membahas isu strategis daerah diantaranya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta keberlanjutan program bus trans palu.
Dalam forum tersebut, Muh Naim Muttaqin sebagai sekretaris cabang IMM kota palu menyoroti keberadaan bus trans palu yang dinilai masih belum berjalan maksimal. Meski dihadirkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk menyediakan transportasi publik , operasional bus dinilai perlu dikaji ulang karena beban anggarannya cukup besar bagi daerah.
Berdasarkan data yang terungkap dalam RDP, Pemkot Palu harus mengeluarkan biaya operasional sekitar Rp1,8 Miliar per bulan sementara pendapatan dari layanan bus hanya sebesar Rp100 juta per bulan. Perbandingan ini dianggap Tidak sebanding, apalagi jumlah armada yang beroperasi sebanyak 26 unit.
Ketua DPRD Kota Palu, Rico Djanggola menyampaikan bahwa pihaknya tidak menolak keberadaan bus trans sebagai fasilitas publik, namun menegaskan perlunya pengkajian agar anggaran daerah lebih tepat sasaran.
” Bus trans palu adalah program yang baik karena menyediakan transportasi publik bagi masyarakat. Namun jika jumlah armadanya terlalu banyak, justru membebani APBD. Karena itu, perlu ada pengkajian kembali minimal pengurangan armada,” ujar Rico.
IMM Kota Palu yang hadir dalam forum ini juga mengemukakan hasil riset mereka. Menurut IMM, bus trans palu masih minim peminat terutama karena rutenya belum terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, belum ada halte resmi dan tanda pemberhentian membuat bus belum sepenuhnya efektif melayani penumpang.
“Seharusnya bus kecil lebih dulu diadakan untuk menjangkau penumpang umum, mahasiswa dan pelajar yang tinggal di lorong -lorong lalu dibawa ke jalur utama. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan bus besar , model seperti ini akan lebih efisien, ujar Ketua Komisi C, Abd Rahman Nassar Al Amri dalam RDP.
Selain menyorot soal teknis layanan bus trans palu, IMM Kota Palu juga mengusulkan agar sebagian anggaran yang selama ini dialokasikan untuk bus trans palu dialihkan ke sektor pendidikan misalnya untuk program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.
” Jika anggaran Rp1,8 miliar per bulan bisa dikurangi , sebagain bisa dialihkan untuk mendukung generasi muda melalui program pendidikan. Itu akan berdampak lebih luas bagi masa depan kota ini,” tambahnya.
Usulan tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palu. Ketua DPRD, Rico Djanggola menyampaikan bahwa masukan mahasiswa dari IMM Kota Palu menjadi catatan penting dalam evaluasi program pemerintah daerah.
” Kami memberikan apresiasi kepada IMM kota Palu atas riset dan kepeduliannya terhadap program pemerintah daerah. Ini membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya mengkritik, tapi juga memberi solusi. Tugas DPRD adalah menyalurkan aspirasi ini, agar program Pemkot lebih bermanfaat,” tegas Rico.
Dari Pihak Pemkot Palu melalui dinas perhubungan, dijelaskan bahwa keberadaan bus trans palu memang bagian dari komitmen pemerintah menyediakan transportasi umum untuk masyarakat. Meski begitu, pihaknya mengakui masih ada sejumlah tantangan seperti belum ada halte, lambang pemberhentian bus hingga kebutuhan akan armada kecil untuk menjangkau pemukiman.
Sementara itu, dalam RDP juga sempat dibahas mengenai rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2025. Kabag hukum kota palu menegaskan bahwa rencana kenaikan PBB resmi dibatalkan. Penghitungan PBB tahun depan tetap akan mengacu pada tarif 2024.
Keputusan ini juga dikonfirmasi langsung oleh wali kota Palu, Hadiyanto Rasyid. Menurutnya, pembatalan kenaikan PBB dilakukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
IMM kota Palu menyambut baik keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah telah mendengarkan aspirasi masyarakat, sama halnya DPRD Kota Palu yang memediasi pertemuan terbuka untuk membahas isu strategis daerah.
” Langkah DPRD menghadirkan mahasiswa, Pemkot, dinas terkait dalam forum resmi seperti ini patut diapresiasi. Harapannya hasil RDP Tidka hanya berhenti pada pembahasan tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan pro rakyat,” ujar Muh Naim Muttaqin.
Rapat Dengar Pendapat ini kemudian ditutup dengan kesimpulan bahwa DPRD Kota Palu akan terus melakukan evaluasi terhadap program bus trans palu termasuk mendorong pengkajian ulang jumlah armada. Sementara untuk isu PBB, DPRD juga menyatakan siap mengawal agar kebijakan yang berlaku tidak membebani masyarakat.
” Intinya, kami tidak ingin ada program mubazir. Pemkot punya kewajiban menyediakan fasilitas publik, tetapi harus disesuaikan dengan asas manfaat dan kemampuan daerah ,” tutup Rico Djanggola.***
