PALU, PIJARSULTENG.ID – Pengurus Wilayah Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PW KB PII) Sulawesi Tengah mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, membuka kembali kasus-kasus lama yang belum tuntas secara hukum, khususnya kasus tewasnya anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Ketua KB PII Sulawesi Tengah, Juni Hasan, mengatakan pembukaan kembali kasus tersebut diperlukan untuk memastikan para korban memperoleh keadilan melalui proses penegakan hukum yang objektif dan transparan. Desakan itu disampaikan KB PII Sulteng melalui pernyataan sikap organisasi yang mencermati perkembangan politik nasional dan sejumlah persoalan hukum yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Menurut Juni, penyelesaian kasus-kasus lama yang belum memberikan kepastian hukum merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan reformasi penegakan hukum di Indonesia. Selain kasus KM 50, KB PII Sulteng juga mendesak penegakan hukum secara objektif dan transparan terhadap dugaan tindakan yang tidak sesuai ketentuan hukum dalam penggerebekan pondok pesantren.
Organisasi tersebut turut menyoroti berbagai kasus kriminalisasi dan persoalan keumatan lainnya yang dinilai membutuhkan penyelesaian secara adil. Dalam pernyataan sikapnya, KB PII Sulteng juga menyatakan dukungan terhadap program dan komitmen Kapolri dalam melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Reformasi tersebut, menurut KB PII, harus mencakup upaya membersihkan institusi kepolisian dari oknum aparat yang mengkhianati amanah serta menghambat agenda reformasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Polri diharapkan mampu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Selain persoalan reformasi kepolisian, KB PII Sulteng juga menyampaikan rekomendasi agar Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Rekomendasi tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya figur yang mampu menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, menjaga kesinambungan pemerintahan, serta menerjemahkan komitmen dan agenda Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan sikap PW KB PII Sulawesi Tengah itu merupakan respons organisasi terhadap perkembangan politik nasional, termasuk sejumlah isu hukum dan pemerintahan yang tengah menjadi perhatian publik. ***











