PALU PIJARSULTENG. ID– Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Produk Hukum Daerah se-Sulawesi Tengah (Sulteng) yang digelar di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Jumat (21/11/2025).
Kehadiran Menteri Supratman, yang juga putra daerah, disambut langsung oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. Dalam sambutannya, Gubernur menyebut kehadiran Menteri sebagai “kepulangan ke kampung sendiri” dan sebuah kehormatan besar bagi pemerintah daerah.
Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi kehadiran jajaran pemerintah pusat, termasuk Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Prof. Dr. Akmal Malik, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Dr. Dahana Putra, serta unsur Forkopimda, bupati/wali kota, BPJS Ketenagakerjaan, dan anggota DPRD.
Ia menegaskan bahwa kehadiran Menteri membawa energi baru dalam memperkuat sinergi pusat-daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, harmonis, dan berkeadilan.
Dalam laporannya, Gubernur memaparkan progres evaluasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya lima prioritas utama seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, ketahanan pangan daerah, dan penguatan sektor hukum. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota fokus pada optimalisasi pendanaan pusat.
“Program makan bergizi gratis memiliki multiplier effect besar. Dalam tiga bulan, progresnya akan kami laporkan kembali,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa serta kebutuhan penyempurnaan regulasi strategis, termasuk definisi air permukaan yang berdampak pada PAD.
Ia menambahkan bahwa sejumlah industri besar memanfaatkan air laut untuk energi turbin namun belum memiliki landasan regulasi yang memadai.
Pemprov Sulteng juga mempercepat fasilitasi produk hukum daerah dari 15 hari menjadi 7 hari serta mendorong harmonisasi regulasi melalui Zoom Meeting.
Selain itu, Gubernur memaparkan capaian Program 9 BERANI, mulai dari pendidikan gratis, beasiswa “Berani Cerdas”, layanan kesehatan berbasis KTP, hingga pembebasan pungutan pendidikan pada 2026. Di sektor ketenagakerjaan, Pemprov menjamin 64.000 pekerja rentan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Supratman mengapresiasi langkah reformasi regulasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kolaborasi Kemenkumham dan Kemendagri, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mempercepat harmonisasi regulasi. Rakor ditutup dengan pemutaran video Program 9 BERANI, penyerahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, serta penyerahan plakat penghargaan.***
