PALU, PIJARSULTENG.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merampungkan konflik agraria antara warga penghuni Pondok Karya, Kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Kota Palu, dengan perusahaan pengembang PT Intim Abadi Persada. Penyelesaian konflik tersebut ditandai dengan prosesi penandatanganan kesepakatan bersama di Kantor Gubernur Sulteng, Senin 9 November 2026.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, turut diundang dalam prosesi tersebut. Namun, ia tidak hadir dan hanya diwakili Asisten I Pemerintah Kota Palu, Hi Usman, SH, MH. Turut hadir antara lain Wakil Gubernur Sulteng Renny A. Lamadjido, Anggota DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, Ketua KADIN Sulteng Gufran Ahmad, perwakilan PT Lembah Palu Nagaya, perwakilan PT Intim Abadi Persada, Kanwil BPN Provinsi Sulteng dan Kantor Pertanahan Kota Palu, serta DPRD Kota Palu. Warga penghuni Pondok Karya yang menjadi penerima manfaat penyelesaian konflik juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan, upaya pemerintah provinsi menyelesaikan konflik agraria di sejumlah daerah bukan bentuk campur tangan terhadap urusan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, pemerintah provinsi berkewajiban membantu warga yang menghadapi persoalan, termasuk di wilayah perkotaan. “Saya tidak gila urusan. Kita hanya membantu menangani masalah yang dihadapi warga,” ujar Anwar dalam sambutannya.
Ia juga mengingatkan para pejabat, baik gubernur, bupati maupun wali kota, agar tidak lepas tangan terhadap persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Pergantian kepemimpinan, kata dia, tidak boleh menjadi alasan bagi pejabat untuk mengabaikan persoalan dengan dalih bahwa masalah tersebut merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. “Kita ini pejabat tidak boleh cuci tangan,” tegasnya. Pemerintah Provinsi turun membantu warga Kota Palu karena masalah warga adalah masalah kita semua. Karena itu, harus ada jalan keluar yang kita upayakan bersama.
Anwar menilai, penyelesaian konflik agraria antara warga LIK Tondo dan PT Intim Abadi Persada berlangsung dengan baik serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ia berharap pendekatan tersebut dapat menjadi contoh bagi penyelesaian konflik serupa di daerah lain di Sulawesi Tengah.
Meski demikian, Anwar mengingatkan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama bukanlah akhir dari proses penyelesaian konflik. Masih ada tahapan lanjutan yang harus dipenuhi para pihak. “Ibarat pengantin baru, ini masa bulan madu,” ujarnya.
Setelah kesepakatan ini, pemerintah provinsi bersama perusahaan dan Pemerintah Kota Palu akan melanjutkan penataan kawasan hunian warga. Perusahaan menyiapkan lahan seluas dua hektare untuk 18 kepala keluarga (KK). Di atas lahan tersebut, Pemprov Sulteng akan membangun rumah dengan ukuran masing-masing 7 x 16 meter. Sementara itu, fasilitas umum dan fasilitas khusus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palu.
Anwar menegaskan, pelaksanaan kesepakatan ini akan mengedepankan prinsip kolaborasi. Perusahaan menyediakan lahan, pemerintah provinsi membangun rumah, sedangkan pemerintah kota menyiapkan fasilitas pendukung. Pernyataan tersebut disambut anggukan persetujuan dari Asisten I Pemkot Palu, Hi Usman, yang hadir mewakili Wali Kota Hadianto Rasyid.
Kepala Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah, Akris Fattah Yunus mengatakan, Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah pada tahun anggaran 2027. ‘’Anggaran tahun 2027, akan disahkan Desember ini, kita akan genjot sesuai intruksi Gubernur,’’ ujar Akris. ***
