PALU. PIJARSULTENG.ID,-Pernyataan oknum politisi DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) yang mengategorikan Program Berani Cerdas sebagai bentuk pemborosan anggaran menuai kecaman keras.
Tuduhan tersebut dinilai sebagai pernyataan yang sembrono, nir-empati asbun alian asal bunyi dan menunjukkan ketidakpahaman mendalam terhadap realitas sosial masyarakat.
Mey Mulyana (20), mahasiswa Universitas Tadulako sekaligus penerima manfaat program tersebut, menegaskan bahwa pandangan politisi tersebut sangat melukai hati rakyat.
Menurutnya, di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok, program beasiswa ini merupakan instrumen krusial bagi keberlangsungan pendidikan warga.
“Alokasi anggaran negara, sekecil atau sebesar apa pun, sejauh disalurkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tidak dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Itu adalah hak rakyat yang harus ditunaikan,” tegas Mey pada Selasa, 28 April 2026.
Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut menyayangkan sikap anggota dewan yang justru berseberangan dengan aspirasi konstituennya.
Ia menekankan bahwa gagasan pro-rakyat semestinya lahir dari inisiatif legislatif sebagai representasi suara masyarakat, bukan justru menjadi pihak yang menghambat.
Bagi Mey, Program Berani Cerdas yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan jaring pengaman pendidikan yang sangat nyata.
Ia menceritakan momen krusial saat mendaftar program tersebut, di mana ia harus kehilangan ayahanda, yang kemudian disusul oleh wafatnya sang ibu sesaat setelah beasiswa tersebut cair.
Ia mendesak agar program ini dipastikan keberlanjutannya secara permanen. Hal ini krusial demi menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga Sulawesi Tengah, sekaligus memutus mata rantai eksklusivitas pendidikan yang selama ini gagal dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah.
Mey bahkan menyesalkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menjegal keberlangsungan program ini.
Ia menegaskan bahwa segala bentuk manuver politik yang menghambat program tersebut sama saja dengan merampas hak serta kesempatan generasi muda Sulawesi Tengah untuk menempuh pendidikan tinggi.
Dikutip di tribunpalu.com fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan catatan kritis terhadap Program Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Catatan itu disampaikan anggota Pansus LKPJ APBD tahun anggaran 2025, H Suryanto.
Menurutnya banyak warga menemui kendala saat berobat karena belum adanya nota kesepahaman (MoU) yang matang antara pemerintah dengan Rumah Sakit rujukan di Sulawesi Tengah.
Ia mengatakan kebijakan “Cukup KTP” memicu fenomena masyarakat berhenti membayar iuran BPJS mandiri secara massal.
Fraksi PDIP mengkhawatirkan jika suatu saat anggaran daerah tidak mencukupi untuk melanjutkan program itu, masyarakat akan terbebani tunggakan BPJS yang menumpuk.
Selain itu, Fraksi PDIP Perjuangan menilai OPD terkait belum siap mengimbangi kecepatan visi gubernur, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara janji kebijakan dengan realitas pelayanan.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengambil langkah mundur sejenak guna menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan menyiapkan OPD pelaksana secara matang,” ujar Suryanto.
“Penundaan ini penting bukan untuk membatalkan niat baik pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa program unggulan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, anggaran yang berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan masalah hukum atau sosial di masa depan,” pungkasnya.
Selain Suryanto, anggota DPRD Sulteng asal partai Perindo Marselinus juga ikut meminta berani cerdas dan berani sehat di hentikan.
Marselinus menilai program Berani Sehat berpotensi menjadi “bom waktu” dan mempertanyakan ketepatan sasaran program Berani Cerdas (khususnya beasiswa pendidikan).
Anggota Pansus DPRD Sulteng, Marselinus, memberikan rekomendasi berani agar program ini segera dihentikan sementara atau dilakukan running evaluasi secara menyeluruh. Ia menilai, jika tidak dibenahi dari sisi mekanisme, kebijakan ini berpotensi merugikan masyarakat di masa depan.
Potensi ‘Bom Waktu’ di Sektor Kesehatan
Sorotan tajam tertuju pada program “Berani Sehat” yang memungkinkan warga berobat hanya dengan menunjukkan KTP.
Marselinus mengungkapkan kekhawatiran bahwa program ini memberikan rasa aman semu.
Banyak warga memilih berhenti membayar iuran BPJS Mandiri karena merasa sudah dijamin pemerintah daerah.
”Padahal, Pemerintah Daerah hanya menanggung biaya saat warga masuk rumah sakit, bukan menanggung tunggakan BPJS mereka.
Jangan sampai saat gubernur tidak lagi menjabat, ini menjadi beban finansial yang berat bagi warga karena tagihan tunggakan yang terus menumpuk,” tegas Marselinus dalam rapat tersebut, sebagaimana dikutip di Official Radar Sulteng. ***
