PALU, PIJARSULTENG. ID– Polemik pemindahan aktivitas kapal penumpang PT Pelni dari Terminal Pantoloan ke Terminal Donggala masih menjadi perhatian masyarakat. Di tengah persoalan tersebut, Anggota Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Takwin, mengungkapkan peluang evaluasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Teluk Palu dapat dilakukan pada 2027.
Takwin yang merupakan anggota Komisi III DPRD Sulteng menjelaskan, evaluasi tersebut dapat menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kembali aspirasi terkait peruntukan terminal di kawasan Teluk Palu.
Menurutnya, Komisi III telah merekomendasikan agar Gubernur Sulteng menyurati Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengusulkan evaluasi RIP.
“Di sinilah pintu masuknya. Kalau masyarakat meminta dibatalkan, itu tidak bisa. Tetapi pada 2027, lima tahun setelah RIP keluar, evaluasi bisa diajukan. Kami cukup aktif memberikan saran soal ini,” ujar Takwin, di Palu, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, RIP Teluk Palu diterbitkan pada 2022 dan memuat ketentuan evaluasi setiap lima tahun sesuai kebutuhan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peluang mengajukan peninjauan kembali pada 2027.
Meski membuka peluang evaluasi, Takwin menegaskan bahwa pemindahan kapal Pelni dari Pantoloan ke Donggala selama ini telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Dalam dokumen RIP, Terminal Pantoloan diperuntukkan sebagai pelabuhan peti kemas berskala internasional, sedangkan Terminal Donggala ditetapkan sebagai pelabuhan penumpang.
“Kalau kita lihat final berdasarkan regulasi, kapal Pelni harus pindah. Peruntukan di Pantoloan sesuai RIP adalah pelabuhan peti kemas, dan Donggala itu pelabuhan penumpang. Kalau tetap di sana, itu malah pelanggaran untuk Pelni,” jelasnya.
Takwin juga mengungkapkan bahwa proses penetapan peruntukan kedua terminal tersebut telah berlangsung sejak 2017. Saat itu, Pemerintah Kabupaten Donggala mengajukan usulan penyediaan pelabuhan penumpang bersamaan dengan usulan dari Kota Palu.
Namun, Pemerintah Kota Palu ketika itu belum dapat menyediakan lahan yang dibutuhkan. Sementara Pemerintah Kabupaten Donggala menyatakan kesediaan menyediakan lahan di kawasan Anjungan Gonenggati setelah gempa bumi.
Takwin mengaku mengetahui proses tersebut karena saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Donggala.
Terkait pelaksanaan pemindahan, ia menyebut kapal Pelni sebelumnya masih bersandar di Pantoloan sembari menunggu kesiapan fasilitas di Donggala. Pemindahan kemudian diperintahkan melalui surat Nomor 612, tetapi pelaksanaannya sempat tertunda akibat sejumlah kendala teknis.
Kapal Dorolonda telah berpindah dan melakukan pelayaran terakhir dari Pantoloan pada 31 Oktober lalu. Namun, belum seluruh kapal Pelni berpindah karena sebagian masih bersandar di Pantoloan sesuai jadwal pelayaran.
Takwin mengimbau masyarakat Pantoloan maupun Donggala agar tidak saling menyalahkan dalam menyikapi perpindahan aktivitas kapal tersebut.
Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat berdasarkan ketentuan regulasi serta proses perencanaan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Sulteng juga telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Pantoloan. Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya meminta gubernur mengusulkan evaluasi RIP Teluk Palu kepada Kementerian Perhubungan. ***
