PALU. PIJARSULTENG.ID,- Resonara Podcast menggelar diskusi publik bertajuk “Ngaji Dampak” dengan tema “Indonesia di Tengah Krisis Moneter, Akankah Menuju Reformasi Jilid II?” pada Jumat (19/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan dua pemantik, yakni akademisi dan pakar komunikasi politik Taufik Lasenggo, S.Sos., M.Si., serta Athif Muhyiddin Hishad, Ketua Forum Mahasiswa Indonesia Timur (FORMIT).
Diskusi tersebut membahas berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, mulai dari kondisi ekonomi nasional, gerakan mahasiswa, komunikasi politik digital, hingga kemungkinan lahirnya gelombang reformasi baru di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Athif Muhyiddin Hishad menyoroti pentingnya persatuan gerakan mahasiswa dalam mengawal berbagai isu kebijakan publik. Menurutnya, selama ini banyak gerakan yang memiliki tujuan sama namun berjalan terpisah akibat ego sektoral dan kurangnya kepercayaan antarkelompok.
“Tujuan kita satu. Melenceng tujuan, tidak saling percaya, selesai. Walaupun sudah saling satu tujuan, ada lagi ego sentris itu,” ujar Athif.
Ia menjelaskan bahwa berbagai aksi mahasiswa pada dasarnya memiliki tuntutan yang serupa, seperti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan kembali RUU TNI dan Polri, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, perbedaan identitas kelompok dan ego organisasi sering kali menjadi hambatan dalam membangun gerakan yang lebih besar dan solid.
Sementara itu, Taufik Lasenggo melihat bahwa dinamika gerakan mahasiswa saat ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan media digital. Menurutnya, pertarungan politik kontemporer tidak lagi hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital melalui proses pembentukan opini publik.
“Sekarang pertarungannya kalau saya melihat pertarungan di media. Siapa yang mampu menggerakkan algoritma, siapa yang mampu menguasai algoritma, maka itu yang akan berkuasa,” kata Taufik.
Ia menjelaskan bahwa media sosial memiliki kemampuan besar dalam membentuk persepsi masyarakat melalui mekanisme framing, agenda setting, dan algoritma. Isu-isu yang memperoleh perhatian besar dari publik akan terus diperkuat oleh sistem algoritma sehingga berpotensi memunculkan gelombang gerakan sosial yang lebih luas.
Menurut Taufik, kondisi saat ini berbeda dengan Reformasi 1998. Jika pada masa itu gerakan mahasiswa didorong oleh krisis ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta kuatnya solidaritas antarkelompok, maka saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang sangat menentukan arah gerakan.
“Kalau framing atau isu-isu kritis terus dibombardir di media sosial, maka luapan-luapan itu bisa muncul sampai ke permukaan dengan gerakan-gerakan yang baru dan bisa jadi gerakan itu tidak akan pernah berhenti,” ujarnya.
Ia menilai bahwa berbagai kritik terhadap pemerintah, termasuk isu pemutusan hubungan kerja (PHK), dugaan korupsi dalam program MBG, serta persoalan ekonomi lainnya, dapat berkembang menjadi kekuatan politik apabila terus mendapatkan perhatian publik di media sosial.
Meski demikian, Taufik menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, komunikasi yang transparan dan dialogis dapat meredam berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.
“Ketika harga naik, pemerintah harus menjelaskan kenapa harga itu naik. Tidak bisa hanya mengatakan kita baik-baik saja. Harus dijelaskan semua, harus terbuka,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, peserta juga mempertanyakan perbedaan kondisi gerakan mahasiswa pada era Reformasi 1998 dengan situasi saat ini. Menanggapi hal tersebut, Taufik menjelaskan bahwa pada 1998 masyarakat mengalami tekanan ekonomi yang nyata dan berlangsung dalam waktu lama, sehingga solidaritas sosial terbentuk secara lebih kuat.
Selain itu, ia menilai bahwa era digital saat ini menghadirkan tantangan baru berupa fenomena post-truth, ketika emosi dan persepsi publik sering kali lebih dominan dibandingkan fakta objektif.
“Sekarang ini tidak lagi realitas nyata yang dikonstruksi. Tetapi sekarang yang dikonstruksi itu adalah media. Apalagi era sekarang era post-truth. Kebenaran-kebenaran itu hampir tertutupi oleh kepalsuan-kepalsuan yang ada,” ungkapnya.
Di sisi lain, Athif juga menyoroti minimnya kekuatan oposisi dalam sistem politik Indonesia saat ini. Menurutnya, dominasi koalisi besar pemerintahan membuat fungsi kontrol terhadap kekuasaan menjadi semakin lemah.
“Demokrasi memang harus ada sebuah oposisi Itulah tiangnya Daripada demokrasi Ketika tidak ada oposisi Apa? Otoriter Kita kembali ke zaman 98,” katanya.
Ia menilai bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda yang ingin terjun ke dunia politik dengan idealisme perubahan.
Menutup pemaparannya, Athif mengaku prihatin terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Ia menilai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kehidupan politik dan kenegaraan.
“Jadi kita melihat hari ini, sedih melihat negara ini, sedih sekali. Pancasila, Undang-undang itu cuma sebagai kertas yang ada di selembaran yang kita baca di buku-buku, di perpustakaan.”
Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi mahasiswa dan masyarakat yang mengajukan berbagai pertanyaan terkait reformasi, algoritma media sosial hingga oposisi politik
Melalui forum ini, Resonara mendorong ruang dialog kritis yang mempertemukan perspektif akademisi, aktivis, dan generasi muda dalam membaca tantangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi, politik, dan perkembangan teknologi informasi.
