PALU. PIJAR SULTENG.ID– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan dukungan terhadap Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf.
Dukungan ini muncul di tengah gelombang kritik yang menyoroti pernyataan Wakapolda mengenai hilangnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Poboya.
Kritik terhadap Wakapolda menguat setelah tim dari Bareskrim Mabes Polri turun langsung ke lapangan dan melakukan penindakan serta penutupan sejumlah titik tambang ilegal baru-baru ini.
Hal ini dianggap oleh satu pihak yang tendesius, sebagai bukti bahwa pernyataan Wakapolda tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Namun, Ketua DPD IMM Sulteng Adityawarman, menilai bahwa silang pendapat ini harus dilihat secara objektif.
Menurutnya, pernyataan Wakapolda bahwa “tidak ada lagi PETI” berdasarkan rujukan pada area-area yang sebelumnya telah ditertibkan secara masif oleh Polda Sulteng melalui berbagai operasi.
”Kami melihat ada upaya luar biasa dari Polda Sulteng, khususnya di bawah koordinasi Wakapolda, dalam menekan angka pertambangan ilegal selama ini. Jika kemudian ditemukan titik baru oleh Bareskrim merupakan sistim kerja kepolisian baik dari tingkat bawa sampai ketingkat atas bekerja melakukan penindakan, itu adalah bagian dari dinamika pengawasan dan penegakan hukum yang berkesinambungan, bukan berarti Wakapolda menutupi fakta karena wilayah yang ditertibkan adalah wilayah Ijin dari PT CPM yang secara adminitrasi legal kecuali ada klaim terbuka pihak PT CPM mengenai keberadaan PETI ,” ujar Adityawarman Ketua DPD IMM Sulteng dalam keterangannya.
Lebih lanjut,Ketua DPD IMM Sulteng berpendapat
”Turunnya Bareskrim jangan dimaknai sebagai kegagalan Polda, melainkan bentuk koordinasi vertikal untuk memastikan wilayah Sulteng benar-benar bersih dari PETI. Kami mendukung Wakapolda untuk terus melanjutkan pembersihan mafia tambang di Bumi Tadulako,” tegasnya.***
