MAGELANG. PIJARSULTENG. ID— Ada cerita menarik sekaligus “mengagetkan” di balik pelaksanaan Kursus Pemantapan Pimpinan DPRD ( KP2 D) se-Indonesia di Markas Akademi Militer, ( Akmil) Lembah Tidar. Kota Magelang, Jateng.
Bukan dari para peserta utama, melainkan dari para ajudan / staf atau sekpri yang justru harus berada di luar lingkar kegiatan merasakan sensasi dan suasana yang berbeda dari apa yang dirasakan mengawal pimpinan mereka selama ini.
Jika biasanya ajudan menjadi sosok paling dekat dengan pimpinan, kali ini situasinya berbanding terbalik. Selama kegiatan berlangsung, para ajudan atau. Staf yang mendampingi , bahkan tidak diperkenankan bertemu langsung dengan pimpinan yang mereka dampingi. Semua kebutuhan hanya bisa diantar hingga depan gerbang, tanpa interaksi lanjutan. “ Yang jelas keperluan pimpinan hanya bisa kita antar di depan gerbang, tdk ada akses untuk komunikasi, “ kata Hamka dan Sadek yang mengawal Ketua DPRD Sulteng H Mohammad Arus Abdul Karin.
Menurut Hamka, para staf pendamping pimpinan usai vmengantar keperluan, imereka diminta untuk segera meninggalkan area. Tidak ada ruang menunggu, tidak ada toleransi untuk berada di sekitar lokasi. Sistem pengamanan dan disiplin yang diterapkan benar-benar ketat, mengikuti standar lingkungan pendidikan militer.
“Barang hanya diantar di depan, setelah itu langsung diminta kembali. Tidak boleh berlama-lama di lokasi,” kata Egha staf lainnya.
Kondisi ini tentu menjadi pengalaman yang cukup “kaku” bagi para ajudan yang berasal dari lingkungan sipil. Mereka harus beradaptasi dengan pola kerja ala militer yang serba cepat, tegas, dan tanpa kompromi.
Bahkan dalam beberapa momen, seperti pada saat pembukaan. para ajudan harus rela “diusir” secara tegas oleh petugas agar segera mengosongkan kawasan pendidikan perwira TNI tersebut, padahal ada yang masih sedang nakan di kantin. Situasi yang bagi sebagian orang terasa keras, namun merupakan bagian dari penegakan disiplin di lingkungan militer.
Kebijakan ini diberlakukan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai, yang rencananya akan ditutup langsung oleh Prabowo Subianto.
Meski terasa tidak biasa, kondisi ini justru menjadi gambaran nyata perbedaan kultur kerja antara sipil dan militer. Di satu sisi mungkin mengejutkan, namun di sisi lain menunjukkan standar kedisiplinan tinggi yang menjadi ciri khas dunia militer.
Di balik itu semua, para ajudan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meski harus dari “jarak jauh”. Sebuah peran senyap yang tetap penting, walau tak lagi berada di sisi pimpinan seperti biasanya.***
