PALU. PIJARSULTENG.ID, – Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk tidak menjadikan kunjungannya ke Palu (24/8/2025) hanya sebagai agenda politik dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar.
Ketua Umum DPN Sulteng, Andri Gultom, menegaskan bahwa kehadiran Bahlil seharusnya dimanfaatkan untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, khususnya penambang rakyat yang selama puluhan tahun berjuang memperoleh legalitas melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Rakyat Sulawesi Tengah, terutama para penambang kecil, sudah puluhan tahun menuntut keadilan dan kepastian hukum. Menteri Bahlil harus hadir sebagai wakil pemerintah yang mendengar suara rakyat, bukan sekadar sebagai kader partai,” kata Andri dalam keterangan persnya, Kamis (21/8/2025).
Menurut Andri, saat ini anggota DPN Sulteng yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang banyak yang terpaksa beralih menjadi penambang rakyat akibat himpitan ekonomi dan sulitnya lapangan kerja formal. Kondisi ini, lanjut dia, menjadi bukti nyata bahwa tambang rakyat adalah penyambung hidup mayoritas masyarakat di Sulteng.
“Ratusan ribu anggota kami, yang dulunya bekerja di sektor pertukangan dan sektor informal lain, kini menggantungkan hidup dari tambang rakyat. Jika terus dibiarkan ilegal, maka negara sama saja membiarkan rakyatnya hidup tanpa kepastian hukum,” ujarnya.
Andri juga menyinggung perjuangan panjang masyarakat lingkar Poboya, Kota Palu, yang hingga kini belum memperoleh legalitas meski aktivitas tambang rakyat menjadi sumber penghidupan mereka. Ia menilai pemerintah selama ini lebih berpihak pada kepentingan korporasi besar ketimbang rakyat kecil.
DPN Sulteng, kata Andri, berencana menggelar dialog terbuka bersama Menteri Bahlil saat kunjungannya di Palu. Dialog tersebut akan melibatkan perwakilan penambang rakyat, tokoh masyarakat, hingga akademisi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat.
“Kami ingin Menteri Bahlil mendengar langsung suara rakyat, bukan hanya laporan pejabat daerah. Ini menyangkut perut ratusan ribu masyarakat Sulteng. Mereka tidak butuh janji, yang mereka butuhkan adalah legalitas agar bisa bekerja dengan tenang,” tegasnya.
DPN Sulteng memastikan pihaknya akan terus mengawal persoalan pertambangan rakyat hingga ada kepastian hukum yang berpihak kepada masyarakat dan tidak hanya menguntungkan elit politik maupun pemodal besar.***
