PALU, PIJARSULTENG. ID, – Forum Muda Alumni (FORMA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 dengan mengangkat tema “Polri untuk Masyarakat”. Minggu (5/7/2026)
Kegiatan itu menghadirkan unsur kepolisian, akademisi, tokoh agama, serta aktivis mahasiswa untuk membahas transformasi pelayanan Polri sekaligus membangun ruang dialog yang konstruktif antara kepolisian dan masyarakat.
Diskusi dipantik oleh Ketua FORMA PMII Sulawesi Tengah, Moh. Alwi Pakaya, S.Kom.I. Kemudian Hadir sebagai narasumber, Kasat Intel Polresta Palu AKP Akbar yang mewakili Kapolresta Palu, Ketua Umum IKA FAI, Munarif, S.Ag., M.H., Akademisi UIN Datokarama Palu Taufik Lasenggo, S.Sos.I., M.Si., Mat Kaharu selaku pemateri ke 3, serta Tokoh Muda Al-Khairaat Muhammad Sadig, M.A., Hum.
Dalam pengantarnya, Alwi Pakaya menegaskan bahwa tema yang diangkat bukan hanya dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap institusi Polri, tetapi juga menjadi ruang menyampaikan kritik yang bersifat membangun.
”Kita memandang Polri bukan hanya sebagai penegak hukum semata, tetapi sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis. Kita akan mengapresiasi ketika Polri berada pada rel keadilan, tetapi kita juga perlu memberikan kritik yang konstruktif ketika Polri tidak lagi berada pada substansi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IKA FAI, Munarif, menyoroti pentingnya perubahan paradigma Polri dari pendekatan security oriented menuju pelayanan publik yang lebih responsif, preventif, dan humanis.
Menurutnya, keberhasilan institusi kepolisian saat ini tidak lagi hanya diukur dari stabilitas keamanan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta tingkat kepercayaan publik.
”Pelayanan publik bukan sekadar administratif, tetapi merupakan pemenuhan hak-hak warga negara. Tindakan kepolisian harus berlandaskan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan pelayanan publik di era digital menuntut Polri untuk semakin transparan, profesional, konsisten, dan membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan nyata, bukan sekadar pencitraan.
Mewakili Kapolresta Palu, Kasat Intel Polresta Palu AKP Akbar menyampaikan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen Polresta Palu untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa pengalaman membangun kualitas pelayanan publik di Polres Donggala menjadi bekal dalam menjalankan tugas di Polresta Palu.
”Saya hadir di sini untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas ke depan,” ujarnya.
AKP Akbar juga menegaskan bahwa pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama institusi kepolisian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, pemateri Mat Kaharu menekankan bahwa menjaga keamanan bukan semata menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga memerlukan dukungan dan kesadaran hukum dari masyarakat.
”Terkadang kita lupa bahwa beban keamanan yang kita titipkan kepada Polri itu kemudian menjadi tuntutan kita kepada mereka. Padahal di sisi lain, masyarakat juga dari tingkat kesadaran hukumnya masih lemah,” katanya.
Menurut Mat Kaharu, institusi kepolisian yang diberi amanah menjaga keamanan dan ketertiban harus mendapat dukungan dari masyarakat agar mampu menjalankan tugas melindungi masyarakat secara optimal.
”Menurut saya, institusi yang diberi tugas untuk menjaga ketertiban itu harus disokong oleh kita untuk selalu bekerja melindungi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Akademisi UIN Datokarama Palu, Taufik Lasenggo, menyoroti pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, seluruh produk ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi pada kemaslahatan manusia serta tidak merusak lingkungan.
”Semua produk teknologi yang kita pakai harus ramah lingkungan sehingga tidak mengkhawatirkan kehidupan kita hari ini maupun masa depan generasi berikutnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tetap dimungkinkan sepanjang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Di sisi lain, Tokoh Muda Al-Khairaat Muhammad Sadig mengingatkan agar generasi muda tidak kehilangan daya pikir kritis akibat ketergantungan terhadap kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Menurutnya, AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti kemampuan berpikir manusia.
”Mahasiswa itu ingat satu hal, kembali membaca buku dan kembali berdiskusi. Buku akan menjadi rujukan. AI bisa membantu mengumpulkan data, tetapi kemampuan berpikir tetap harus dimiliki manusia,” tegasnya.
Diskusi juga diwarnai sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Sejumlah peserta, khususnya dari kalangan mahasiswa, mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari memori kolektif gerakan mahasiswa terhadap institusi kepolisian, polemik penempatan personel Polri pada jabatan sipil, efektivitas rekrutmen anggota Polri, penanganan peredaran narkotika, maraknya aksi balap liar, hingga pendekatan preventif dan humanis dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat
Menutup diskusi, para narasumber sepakat bahwa terwujudnya Polri yang semakin dipercaya masyarakat tidak hanya bergantung pada institusi kepolisian, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui dialog, transparansi, pelayanan yang berkeadilan, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
Di akhir acara dirangkaikan dengan prosesi pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua Forum Alumni Muda PMII Sulteng, sebagai bentuk penghormatan dan perayaan HUT Bhayangkara Ke 80, bersama seluruh narasumber yang hadir. Potongan kue tersebut diserahkan secara simbolis kepada AKP Akbar selaku perwakilan dari institusi Polri. Seluruh rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara narasumber, pengurus forum, dan seluruh peserta dialog sebagai simbol kuatnya sinergitas yang terbangun.***
