PALU.PIJARSULTENG.ID– Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Sulawesi Tengah menyambut baik sikap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, yang menegaskan pentingnya keterlibatan koperasi, UMKM, dan BUMD lokal dalam tata kelola pertambangan di Sulteng.
Pernyataan Bahlil tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu 24 Agustus 2025. Bagi DPN Sulteng, apa yang dikatakan Bahlil sekaligus menjadi jawaban atas desakan mereka sebelumnya terkait percepatan legalisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang selama ini dinanti masyarakat.
Ketua Umum DPN Sulteng, Andri Gultom, mengatakan bahwa penyegeraan IPR merupakan langkah paling strategis untuk menata pertambangan rakyat. Menurutnya, tanpa adanya IPR, banyak potensi tambang emas di Sulteng yang dikelola secara serampangan sehingga menimbulkan masalah sosial dan kerusakan lingkungan.
“Banyak daerah di Sulteng memiliki potensi emas, namun tidak dikelola dengan baik karena ketiadaan IPR. Rakyat menunggu puluhan tahun, khususnya masyarakat Poboya, tetapi hingga kini belum tuntas. Sementara PT Citra Palu Minerals (CPM) justru mendapat konsesi besar, namun tidak memberi dampak signifikan terhadap tenaga kerja lokal maupun PAD daerah,” tegas Andri Gultom dalam keterangannya, Selasa (26/8/2025).
Ia menambahkan, legalisasi IPR bukan hanya menyangkut kepastian hukum bagi penambang rakyat, tetapi juga jawaban atas meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Tengah. Dengan adanya IPR, pemerintah dapat mengatur pola kerja penambang rakyat agar tertib, aman, dan ramah lingkungan.
“IPR adalah solusi untuk menciptakan lapangan kerja, menata pengelolaan pertambangan, sekaligus menghindari kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang yang tidak tertib. Negara harus hadir di tengah potensi itu dengan melibatkan rakyat sebagai pemiliknya. Banyak kerusakan akibat tambang ilegal terjadi karena lambannya pemerintah, sementara pengangguran dan kemiskinan terus meningkat,” tambah Andri.
DPN Sulteng menilai bahwa dengan pengelolaan yang tepat, kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) bisa meningkat hingga triliunan rupiah. Namun, hal terpenting menurut Andri adalah bagaimana rakyat benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan alam yang ada di tanahnya sendiri.
Sebagai penutup, Andri Gultom menegaskan bahwa pernyataan Bahlil di Musda Golkar telah membuka harapan baru bagi rakyat Sulteng.
“Ini menjadi bukti bahwa desakan kami sebelumnya telah dijawab langsung oleh Menteri ESDM. Sekarang tinggal bagaimana kebijakan itu segera dijalankan tanpa menunda-nunda lagi,” pungkasnya.***
