PALU.PIJARSULTENG.ID– Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, S.H., mewakili Ketua DPRD Sulteng menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di RM. Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin No. 35, Palu, Rabu (11/11/2026). Rapat yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, S.Pd., S.H., M.H., tersebut membahas lima rancangan peraturan daerah dari Provinsi Sulawesi Tengah dan sejumlah kabupaten.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Sulteng, Sitti Rahmawati, S.H., M.H., yang menyampaikan analisis Ranperda dari perspektif HAM.
Adapun lima rancangan peraturan daerah yang menjadi pembahasan meliputi Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, serta Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud Masuara menyampaikan bahwa DPRD Sulteng berkomitmen menghasilkan produk hukum daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, setiap rancangan peraturan daerah perlu dikaji secara mendalam, baik dari aspek yuridis, substansi, maupun perspektif hak asasi manusia.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud Masuara.
Analisis dan evaluasi tersebut dilakukan dengan melihat kesesuaian setiap rancangan peraturan daerah terhadap prinsip-prinsip HAM. Aspek HAM dinilai perlu menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga pembahasan peraturan daerah agar setiap ketentuan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan diskriminasi, serta mampu memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh masyarakat.
Bagi Sulawesi Tengah, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah, khususnya Ranperda tentang Bantuan Hukum yang menjadi salah satu materi evaluasi. Melalui proses ini, berbagai masukan dan hasil analisis diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah agar tetap memperhatikan hak, kepentingan, serta perlindungan masyarakat.
Dengan demikian, setiap Ranperda yang nantinya ditetapkan diharapkan tidak hanya menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
Kehadiran Mahfud Masuara yang mewakili Ketua DPRD Sulteng sekaligus menjadi bagian dari dukungan DPRD terhadap pembentukan regulasi daerah yang memperhatikan aspek hukum dan hak asasi manusia.***
