PALU, PIJARSULTENG.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merampungkan satu tahapan penting dalam penyelesaian konflik agraria antara warga penghuni Mess Pondok Karya, Trans LIK Tondo, Palu Timur, Kota Palu, dengan PT Intim Abadi Persada. Perusahaan pengembang itu sebelumnya mengancam akan menggusur warga yang telah lama menghuni kawasan tersebut.
Di antara sejumlah pihak yang terlibat dalam proses panjang itu, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tengah mengambil peran penting dalam membuka jalan menuju penyelesaian. Melalui Ketua KADIN Sulteng, Gufran Ahmad, negosiasi yang sebelumnya berjalan alot dan nyaris menemui jalan buntu mulai menemukan arah baru. Pembicaraan yang semula berkutat pada ancaman penggusuran kemudian bergerak menuju satu tawaran konkret, penyediaan lahan untuk pembangunan rumah bagi warga.
Keterlibatan KADIN menjadi bagian penting dari ikhtiar penyelesaian konflik yang berlangsung hampir dua tahun. Organisasi yang menjadi wadah representasi dunia usaha ini hadir di tengah proses negosiasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulteng melalui Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA).
Saat itu, posisi warga semakin terdesak. Harapan untuk mempertahankan tempat tinggal mereka kian menipis seiring tenggat waktu pengosongan kawasan yang ditetapkan pada 10 Oktober 2026 semakin dekat. Bayang-bayang penggusuran pun semakin nyata.
Di lapangan, ketegangan terasa. Sejumlah warga mulai mengemas barang-barang seadanya. Mereka bersiap menghadapi kemungkinan terburuk jika alat berat milik perusahaan sewaktu-waktu datang meratakan hunian mereka.
Solidaritas masyarakat sipil mendirikan posko penjagaan untuk mengantisipasi penggusuran. Dukungan juga datang dari warga Kelurahan Vatutela, Palu Timur, yang turut bersiaga di beberapa titik. Pada hari-hari penuh ketegangan itu, sejumlah intelijen aparat penegak hukum terlihat berlalu-lalang di sekitar lokasi.
Pemerintah Provinsi Sulteng telah berupaya mencegah terjadinya penggusuran. Gubernur melayangkan surat kepada perusahaan, mengingatkan agar tidak melakukan penggusuran tanpa disertai solusi yang manusiawi bagi warga.
Sehari sebelum rencana penggusuran, belasan warga Pondok Karya bersama koalisi masyarakat sipil mendatangi Satgas PKA. Mereka mengadukan nasib yang semakin tidak menentu. Wakil Gubernur Sulteng, Renny Lamadjido, sempat menemui warga dan berdiskusi sekitar 15 menit. Ia meminta warga tetap tenang dan menjamin pemerintah tidak akan tinggal diam mencari jalan keluar.
Beberapa saat kemudian, warga juga berdialog dengan Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Namun, berbagai jaminan tersebut belum sepenuhnya menghapus kecemasan warga. Malam harinya, Gubernur kembali mengirimkan surat kepada perusahaan agar tidak melakukan penggusuran.
Anggota Satgas PKA Sulteng, Anshar Saleh, juga mengingatkan perusahaan agar tidak bertindak semena-mena. Menurutnya, penggusuran bukan kewenangan perusahaan, melainkan harus melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ancaman itu meninggalkan ketakutan tersendiri bagi warga. Ngatmani, salah seorang penghuni Pondok Karya, mengaku masih mengingat kedatangan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, yang disebut sebagai utusan perusahaan.
Menurut Ngatmani, saat itu Hidayat datang bersama sejumlah orang dan berdiskusi dengan warga menggunakan nada yang kurang bersahabat. Rombongan tersebut juga menandai mess tempat tinggal warga menggunakan cat semprot atau pilox.
Ngatmani dan sejumlah warga lainnya mengaku kedatangan Hidayat bersama rombongan meninggalkan kesan intimidatif. Mereka merasa semakin tertekan menghadapi ancaman kehilangan tempat tinggal.
KADIN Sulteng Masuk dalam Negosiasi
Di tengah ketidakpastian yang menyelimuti warga, kedatangan Ketua KADIN Sulteng, Gufran Ahmad, ke Kantor Satgas PKA pada pertengahan Oktober membawa perkembangan baru dalam proses negosiasi.
Sejak komunikasi beralih dari Hidayat Lamakarate kepada Gufran Ahmad, suasana perundingan mulai mencair. Pembicaraan yang sebelumnya berlangsung alot dan nyaris menemui jalan buntu berangsur bergerak lebih kondusif. Diskusi berlangsung lebih terbuka, dengan pembahasan yang mengarah pada pencarian jalan keluar bagi warga dan perusahaan.
Gufran, yang juga pernah memimpin Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), membawa pembicaraan pada persoalan yang lebih mendasar: bagaimana warga LIK Tondo memperoleh kepastian tempat tinggal yang layak.
Pertemuan hanya berlangsung beberapa kali. Tidak banyak kendala yang menghambat pembicaraan. Arah penyelesaian semakin mengerucut pada upaya menyediakan lahan dan membangun rumah bagi warga yang terancam kehilangan tempat tinggal.
Memasuki pekan ketiga sejak pertemuan pertama pada awal Oktober, Gufran mengajak Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, bersama personel Satgas yang menangani kasus LIK Tondo, Azis Gapnal, meninjau lahan yang disiapkan untuk pembangunan rumah warga. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kawasan Pondok Karya.
Peninjauan tersebut menjadi langkah konkret dari pembicaraan yang sebelumnya berlangsung di meja negosiasi. Gagasan penyelesaian mulai menemukan bentuk. Warga yang selama ini dibayangi ancaman penggusuran mulai memiliki harapan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih pasti.
Bagi Gufran, persoalan hunian warga perlu dilihat dari sisi kehidupan sehari-hari mereka. Ia memahami bahwa ketidakpastian tempat tinggal menambah beban keluarga yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
“Saya selalu berpikir sederhana. Orang kecil itu jangan terus dibebani persoalan hidup. Mereka sudah susah mencari nafkah, jangan lagi dibuat cemas karena tidak tahu besok masih punya tempat tinggal atau tidak. Kalau kita punya kemampuan untuk membantu, kenapa tidak? Saya ingin mereka punya tanah, punya rumah dan bisa hidup tenang bersama keluarganya,” ujar Gufran di sela-sela peninjauan lahan.
Pandangan itu menjadi salah satu alasan keterlibatannya dalam mencari jalan keluar bagi warga Pondok Karya. Penyediaan lahan untuk pembangunan rumah diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian yang selama ini mereka hadapi.
Sejak peninjauan tersebut, proses mencari solusi bagi warga LIK Tondo bergerak semakin lancar. Pembicaraan yang sebelumnya berkutat pada ancaman penggusuran mulai bergeser pada hal-hal teknis mengenai penyediaan hunian.
Puncak dari proses tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama pembangunan rumah bagi warga Pondok Karya pada 9 November 2026. Penandatanganan ini menjadi penanda penting dari upaya panjang mencari penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah, warga, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan KADIN Sulteng.
Peran Gufran Ahmad menjadi salah satu bagian penting dari proses tersebut. Ia mengambil peran dalam membuka kembali komunikasi dan mendorong negosiasi menuju penyelesaian konkret. Dari pembicaraan yang semula nyaris buntu, kemudian lahir kesepakatan untuk menyediakan lahan dan membangun rumah bagi warga.
Anggota Satgas PKA, Azis Gapnal, menilai keterlibatan KADIN Sulteng dalam penyelesaian konflik ini memperlihatkan sisi lain dari organisasi dunia usaha tersebut. Menurutnya, KADIN tidak hanya identik dengan kepentingan perusahaan bermodal besar, tetapi juga memiliki perspektif dan kepedulian terhadap kehidupan masyarakat kecil.
Menurut Azis, keterlibatan KADIN dalam persoalan warga Pondok Karya menunjukkan bahwa dunia usaha juga dapat mengambil peran dalam menjawab persoalan sosial di tengah masyarakat. Kepastian hunian yang diperjuangkan warga menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam proses tersebut.
Penandatanganan kerja sama pembangunan rumah itu sekaligus membuka harapan baru bagi warga Pondok Karya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, kini mereka memiliki jalan menuju hunian yang lebih layak dan kehidupan yang lebih tenang. ***
