PALU. PIJARSULTENG.ID – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP pada 26 Mei 2024, menyoroti Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menimbulkan gejolak di seluruh tanah air. PDIP memerintahkan fraksinya di Senayan, agar mendesak pemerintah menurunkan biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Masalah UKT ini, termasuk satu diantara 17 point rekomendasi yang diputuskan Rakernas.
Ketua PDIP Sulteng, Muharam Nurdin yang dihubungi di Jakarta mengatakan, rekomendasi tersebut selanjutnya akan dijalankan oleh seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia. Muharam menyebut, Rakernas V juga menilai bahwa Pemilu 2024 merupakan paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang
Buruknya penyelenggaraan pemilu ini sebut Muharam yang mengutip rekomendasi kongres juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas
V, menurut dia menilai perlunya peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan. Karena itu, menurut dia Rakernas V menilai demokrasi Indonesia memerlukan fungsi kontrol dan penyeimbang.
Soal Ibu Kota Nusantara (IKN) juga tak luput dari amatan PDIP. Rakernas mendorong penyelesaian IKN, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk
menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan. Masih menurut Muharam, Rakernas yang dihadiri oleh seluruh pengurus PDIP se tanah air itu, kembali merekomendasikan Megawati Soekarno Putri, sebagai kandidat Ketua Umum Periode 2025 – 2030. Rekomendasi tersebut katanya, didasarkan pada aspirasi para pengurus DPD PDIP se Indonesia. ***
