PALU. PIJARSULTENG. ID, -Ada pertanyaan serius yang belakangan mengusik pikiran kami ketika menangani sejumlah perkara narkotika jenis sabu-sabu di Sulawesi Tengah (Sulteng) , khususnya Kota Palu.
Mengapa orang-orang yang tertangkap membawa sabu-sabu begitu mudah dihadirkan ke persidangan, sementara pihak yang memiliki barang, menyediakan pasokan, membiayai, dan mengendalikan transaksi justru tidak terungkap secara terang?
Dalam beberapa bulan terakhir, kami, Vebry Tri Haryadi, bersama Advokat Dian R. A. Palar, S.H., M.H., dan Advokat Mohammad Taher, S.H., mendampingi sejumlah terdakwa dalam perkara dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu
Dari fakta yang terungkap dalam beberapa persidangan, terdapat pola transaksi yang patut mendapat perhatian serius.
Uang terlebih dahulu ditransfer oleh pihak pembeli kepada para terdakwa. Selanjutnya, terdakwa menuju tempat seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu untuk melakukan pembelian. Setelah memperoleh barang, terdakwa kembali membawa sabu-sabu tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang menyuruh atau memesan.
Namun, sebelum barang sampai kepada pihak yang memesan, atau ketika terdakwa masih berada tidak jauh dari lokasi transaksi, aparat kepolisian melakukan penangkapan.
Di sinilah persoalan mulai terlihat. Terdakwa ditangkap bersama barang bukti, tetapi siapa orang yang menjual dan memiliki sabu-sabu tersebut tidak terungkap secara jelas. Sementara pihak yang menyuruh atau mendanai pembelian hanya muncul dengan nama singkat dalam berkas perkara, kemudian dicantumkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).
Dengan demikian, ada dua sosok penting yang justru masih misterius: orang yang menyuruh transaksi dan orang yang memiliki atau menjual narkotika.
PENANGKAPAN BERHASIL, TETAPI PEMILIK BARANG MENGHILANG
Dalam persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum umumnya merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan. Keterangan mereka berkisar pada informasi awal dari seorang informan, pemantauan kendaraan atau orang yang dicurigai, penangkapan, penggeledahan, serta penemuan dan pengamanan barang bukti.
Namun, ketika ditanya mengenai siapa pemilik sabu-sabu, siapa yang menjual, siapa yang menyediakan uang, dan siapa yang memerintahkan terdakwa melakukan pembelian, pengetahuan para saksi tersebut terbatas pada proses penangkapan.
Kami memahami bahwa saksi penangkap tidak otomatis mengetahui seluruh hasil penyidikan. Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah apakah penyidik telah mengembangkan perkara untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat?
Sebab, apabila terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang memiliki barang, seharusnya identitas dan keterlibatan orang tersebut menjadi bagian penting dalam pengembangan penyidikan.
Jangan sampai orang yang membawa barang sudah diketahui identitasnya, sementara orang yang menyerahkan barang tetap menjadi sosok misterius.
NAMA SINGKAT, STATUS DPO, LALU SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Persoalan lainnya adalah pihak yang diduga menyuruh atau menyediakan uang untuk pembelian sabu-sabu.
Dalam perkara yang kami tangani, pihak tersebut disebut dengan nama singkat dan kemudian dicantumkan sebagai DPO. Pertanyaannya, sejauh mana identitas sebenarnya telah ditelusuri? Bagaimana hubungan komunikasinya dengan terdakwa? Apakah aliran uang dan perintah transaksi sudah dikembangkan?
DPO bukanlah akhir dari pengungkapan perkara. Status tersebut justru menunjukkan adanya orang yang masih harus dicari dan diperiksa berdasarkan dugaan keterlibatannya.
Jika orang yang menyuruh tidak ditemukan, sementara pemilik barang juga tidak terungkap, maka muncul pertanyaan serius: apakah penyidikan telah berhasil membongkar jaringan, atau baru mengungkap orang yang berada di lapisan paling bawah?
JEJAK UANG DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK HARUS DITELUSURI
Fakta transfer uang seharusnya menjadi pintu masuk untuk menelusuri transaksi. Siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dan bagaimana uang tersebut digunakan?
Demikian pula handphone yang disita. Percakapan WhatsApp, SMS, riwayat komunikasi, dan bukti elektronik lainnya berpotensi menjelaskan hubungan antara terdakwa, pembeli, penjual, dan pihak yang memerintahkan transaksi.
Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara narkotika.
Karena itu, pemeriksaan bukti digital dan penelusuran aliran uang semestinya menjadi bagian penting pengembangan perkara, sepanjang dilakukan secara sah dan profesional.
JANGAN SAMPAI KURIR DIPENJARAKAN, BANDAR TETAP BERSEMBUNYI
Kami tidak mengatakan bahwa setiap terdakwa merupakan korban atau bebas dari pertanggungjawaban pidana. Apabila terbukti menjadi perantara jual beli narkotika, tentu terdapat konsekuensi hukum. Namun, peran pihak yang menyediakan barang, memerintahkan transaksi, dan memperoleh keuntungan juga harus diungkap.
Kami tidak sedang menuduh aparat melindungi bandar atau jaringan tertentu. Akan tetapi, pola yang terungkap dalam persidangan patut menjadi bahan evaluasi bagi Polda Sulawesi Tengah, Polresta Palu, dan BNN.
Pemberantasan narkotika tidak cukup diukur dari berapa banyak orang ditangkap dan berapa banyak barang bukti disita. Keberhasilannya juga harus dilihat dari kemampuan membongkar jaringan hingga kepada pemilik barang, pemasok, pemodal, dan pengendali peredaran.
Membela terdakwa bukan berarti membenarkan peredaran narkotika. Sebagai advokat, kami berkepentingan memastikan hukum ditegakkan secara objektif, profesional, dan berkeadilan.
Sebab, jangan sampai orang yang mengambil sabu-sabu sudah diketahui identitasnya, orang yang membawanya sudah dipenjara, tetapi orang yang memiliki barang tetap misterius dan orang yang menyuruh hanya dikenal melalui nama singkat dalam daftar DPO.
Jangan hanya menangkap tangan yang membawa sabu-sabu. Temukan tangan yang menjual, membiayai, memerintahkan, dan mengendalikan peredarannya. Bandar harus dicari, jaringan harus dibongkar, dan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada mereka yang tertangkap.***Vebry Tri Haryadi penulis : Praktisi Hukum, Advokat, Mantan Jurnalis.











