PALU. PIJARSULTENG.ID– Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menghadiri acara Forum Group Discussion (FGD) bertema “Dari Gerbang Desa untuk Indonesia” yang diselenggarakan di Kota Palu, Kamis (25/9/2025)).
Kegiatan strategis ini diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dan menjadi momentum penting dalam membahas penguatan lembaga ekonomi daerah sebagai upaya mendukung distribusi pangan nasional.
Wakil Bupati Abdul Sahid menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Ia menekankan bahwa forum seperti ini sangat dibutuhkan untuk melahirkan kebijakan yang aplikatif dalam menjawab persoalan mendasar distribusi pangan di Indonesia.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menginisiasi terselenggaranya FGD ini. Semoga forum ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif demi penguatan lembaga ekonomi daerah dalam mendukung ekosistem distribusi pangan nasional,” ujarnya.
Melalui forum diskusi tersebut, dapat mendorong lahirnya solusi yang konkret. Abdul Sahid juga menegaskan bahwa Kabupaten Parigi Moutong, sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Tengah, siap menjadi contoh dalam membangun ekosistem distribusi pangan berbasis desa. Hal ini sejalan dengan visi daerah, yakni “Parigi Moutong yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan” melalui gerakan Gerbang Desa, serta mendukung visi Gubernur Sulawesi Tengah, “Berani Wujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.”
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan yang digagas Sekda Parigi Moutong Zulfinasran Achmad, terkait pembentukan regulasi bersama untuk memperkuat distribusi pangan daerah. Ia menilai pendekatan regulasi jauh lebih efektif dibanding membentuk badan usaha baru.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus kita implementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tegasnya.
Anwar Hafid juga menyinggung pentingnya pemerataan distribusi, karena menurutnya ketersediaan pangan cukup, namun tidak merata. Untuk itu, Pemerintah Provinsi mendorong program Satu Harga untuk Sulawesi Tengah sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan di Sulawesi Tengah bukan sekadar infrastruktur, melainkan angka kemiskinan yang masih tinggi. Saat ini, terdapat sekitar 310 ribu jiwa warga miskin, dengan 80 ribu rumah tangga berada dalam kategori miskin.
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” tutupnya.
Forum ini diharapkan dapat menjadi tonggak awal kerja sama lintas sektor dalam memperkuat distribusi pangan dari desa sebagai basis ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil diharapkan terus bersinergi untuk menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang kuat, efisien, dan berkelanjutan.***
