SAMARINDA. PIJARSULTENG. ID— Langkah Wakil Ketua I DPRD Sulteng Hj Arnila H Moh Ali bersama rombongan Komisi III DPRD Sulteng yang memilih menggunakan jalur laut menuju Samarinda, Kalimantan Timur, patut diapresiasi di tengah kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran perjalanan dinas. Keputusan menumpangi KM Dharma Kencana V melalui Pelabuhan Donggala menuju Balikpapan pada Rabu (6/5/2026), dinilai sebagai langkah berani sekaligus tidak biasa.
Namun di balik keputusan itu, muncul beragam pertanyaan. Benarkah pilihan menggunakan kapal laut murni demi penghematan anggaran rakyat? Ataukah hanya sekadar upaya membangun pencitraan dan sensasi di tengah sorotan publik terhadap perjalanan dinas para wakil rakyat?
Rombongan Komisi III DPRD Sulteng yang bertujuan melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur di Samarinda dalam rangka studi komparasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Produksi Pertambangan dan Perkebunan yang kini tengah digodok di DPRD Sulteng, menempuh perjalanan yang luar biasa, setelah tiba di Pelabuhan Balikpapan, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Samarinda dengan durasi waktu Satu jam lebih untuk kemudian siang ini ( 7/5/26) diterimah oleh DPRD Kaltim.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng Dandi Adhi Prabowo menjelaskan, Kalimantan Timur dipilih sebagai daerah tujuan karena provinsi tersebut telah lebih dulu memiliki regulasi terkait penggunaan jalan umum dan jalan khusus bagi kendaraan angkutan tambang dan perkebunan.
“Perda di Kaltim sudah berjalan. Karena itu kami ingin melihat langsung penerapan regulasi di lapangan agar bisa menjadi referensi dalam penyusunan Raperda di Sulteng,” ujarnya.
Dalam rombongan tersebut turut serta anggota Komisi III lainnya yakni Ir Musliman MM, Alfiani E Sallata, SE, M.Si, Takwin, Drs H Suardi, Royke W Kallo, dan Marten Tibe.
Keputusan menggunakan kapal laut pun disebut bukan tanpa alasan. Selain pertimbangan efisiensi biaya perjalanan dinas, rombongan DPRD Sulteng juga ingin merasakan langsung kondisi transportasi laut yang selama ini menjadi urat nadi penghubung antarwilayah di kawasan timur Indonesia.
Menurut Dandi Adhi Prabowo, perjalanan laut memberi kesempatan bagi para legislator untuk melihat secara nyata aktivitas pelabuhan, distribusi logistik, hingga dinamika transportasi masyarakat yang masih sangat bergantung pada moda laut.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana konektivitas jalur laut, aktivitas pelabuhan, termasuk kondisi masyarakat pengguna transportasi laut. Ini juga bagian dari melihat realitas di lapangan,” katanya.
Meski demikian, publik tetap memberi perhatian serius terhadap langkah tersebut. Sebagian menilai keputusan itu layak diapresiasi karena menunjukkan semangat penghematan anggaran di tengah kondisi fiskal yang ketat. Namun tidak sedikit pula yang menilai perjalanan laut itu sarat simbolik dan berpotensi menjadi panggung pencitraan politik.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, langkah Komisi III DPRD Sulteng setidaknya menghadirkan warna berbeda dalam tradisi perjalanan dinas para wakil rakyat. Jika biasanya pesawat menjadi pilihan utama demi kecepatan dan kenyamanan, kali ini jalur laut dipilih sebagai simbol efisiensi sekaligus upaya menyentuh langsung denyut transportasi masyarakat di kawasan timur Indonesia.***
