PALU. PIJARSULTENG.ID,- Aktivis Perhimpunan Pergerakan Indonesia ( PPI) Sulawesi Tengah (Sulteng) Azwar Anas angkat bicara serta menyoroti dugaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di dua desa yakni di desa Sipayo dan Taopa kecamatan Sidoan hal ini dikuatirkan kembali terjadi seperti di desa Kayoboko dan sekitarnya telah disoroti karena melakukan pengrusakan alam.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bupati atau pemerintah setempat untuk turun melakukan penutupan tambang yang dilakukan secara ilegal.
“Hal ini tidak bisa dibenarkan dan disoroti bersama bahwa kegiatan itu sama sekali tidak menguntungkan masyarakat, Pasalnya para pelaku adalah pemain luar katakanlah saat ini tengah beraktivitas di Desa Sipayo, mereka semua bukan orang daerah ini namun mengeruk SDA kita secara “Ilegal” yang tak dibenarkan secara aturan atau undang-undang berlaku, apakah kita harus diam? ” ujar Anas
Ditambahkannya, pihaknya tidak menolak investasi, tetapi menolak sifatnya merugikan, tak dibenarkan secara hukum bertentangan aturan lingkungan hidup, bertolak belakang dengan pemerintah yakni Nawacita yang diserukan Gubernur Sulteng Anwar Hafid terkait penertiban dan pembinaan terkait terhadap aktivitas PETI ilegal.
“Kita lihat salah contoh, di Desa Wombo Kalonggo dimana areal yang dilindungi, harusnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan teman-teman anggota DPR Kabupaten, ikutlah terlibat mendorong program Gubernur terkait dengan penertiban dan pembinaan ke pengusaha ataupun pelaku tambang,” ungkapnya.
Dalam hal ini selaku pemerhati lingkungan dan sosial kemasyarakatan, selaku aktivis PPI Sulteng tak lain gerbong Cipayung Plus menolak keras dan menyoroti bahwa tidak boleh ada aktivitas merusak lingkungan, bukan hanya PETI tetapi kejahatan lingkungan lainnya yang diwilayah Sulteng.
“Mengingat Desa Sipayo adalah daerah penyangga persiapan pangan nasional kedepan, kalau dibiarkan tanpa regulasi atau penataan baik Pemda maka merugikan daerah, baik dari sektor keuangan pendapatan non pajak maupun pajak akan merugikan warga sekitar. Kenapa? karena akan merusak lingkungan, dampak lainnya seperti Banjir Bandang belum lama ini,” bebernya Anas.
Belum lama ini, kita menyaksikan Banjir bandang disalah satu daerah di Kabupaten Donggala yang diduga ada aktivitas di hulu sungai entah itu “Ilegal logging” maupun “illegal Mining, dimana daerah ketinggian dikeruk itu bahaya, sementara di bawah ada kehidupan masyarakat dan ini juga melibatkan oknum tertentu dilingkup masyarakat itu sendiri.
“Semoga para Aparat tak terlibat membekingi, semoga tidak terlibat belakang layar, tetapi kalau terbukti atau fakta kuat terkait keterlibatannya, maka kami tak segan-segan melaporkan ke pihak berwajib, dalam hal ini saya sendiri turun tangan menggiring mereka ke pimpinan tertinggi (Kapolri) agar diproses lebih lanjut apalagi kuat keterlibatan mereka,” tegasnya lagi.
Berdasarkan informasi dari informan dilapangan, mulai terjadi potensi gesekan antar kampung di Desa Sidoan dan tetangga kampung, kasusnya yakni saling klaim terkait status lahannya, jadi hal sebagai “Warning” (peringatan) bagi teman-teman kepolisian khususnya Polda Sulteng, maupun TNI soal dibawa pengawasannya.
“Danrem beserta jajaran Dandim, jangan sampai hal ini terjadi, jika ada potensi terjadi konflik di masyarakat sekitar. Pihaknya harus memasang informan/Intelejen dan dilokasi, dimana ada sejumlah Alat Berat yang beraktifitas di lokasi tambang,” imbauannya.
Berikut adalah identitas para pelaku pengelola Tambang (Cukong) Desa Sipayo diantaranya, Insial S, F dan C yang tengah melakukan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut tepatnya di desa sipayo Kecamatan Sidoan Kabupaten Pargi Moutong, Sulteng.
“Kita mengapresiasi langkah Polda Sulteng dibawah Komando Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho, menurut informasi, bahwa Tim APH sudah turun ke lokasi mengroscek aktivitas PETI desa tersebut, semoga Polda Sulteng makin masif lagi menertibkan Ilegal Mining, kami ucapkan terima kasih kepada Kapolda yang tidak lama lagi akan merayakan HUT Bhayangkara ke-79,” ungkapnya.***
