PALU, PIJARULSTENG.ID – Rapat penyelesaian konflik agraria di Sekretariat Satgas PKA Sulteng, Kamis 29 Januari 2026, berakhir antiklimaks bagi dua pejabat teras Pemprov Sulteng. Inspektur Inspektorat Sulteng, Fahrudin D. Yambas, dan Asisten I, Farid Rifai Yotolembah, memilih “balik kanan” sebelum rapat panjang sengketa lahan PT Lestari Tani Teladan (LTT) dan PT Cipta Agro Nusantara (CAN) tuntas dibahas.
Sejatinya, Gubernur Anwar Hafid mengutus keduanya untuk mengawal rapat krusial ini. Di awal laga, Fahrudin yang tampil rapi dengan batik dan songkok hitam, sempat memoderasi rapat dengan penuh wibawa. Di samping Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, doktor lulusan IPDN ini melontarkan kalimat-kalimat bijak tentang keseimbangan investasi dan nasib rakyat kecil.
“Pemerintah mendukung investasi, tapi kepentingan warga tetap nomor satu,” ucapnya mantap, sementara Farid Rifai duduk tenang sedereten dengan kursi petinggi perusahaan, lengkap dengan anak buahnya yang sibuk mengabadikan momen selama rapat.
Namun, orasi keberpihakan itu rupanya hanya bertahan satu jam. Saat azan Magrib menginterupsi rapat, skorsing pun diambil. Alih-alih kembali ke ruang rapat di lantai dua Kantor Gubernur usai salat, kedua pejabat ini justru “nyangkut” di masjid, asyik bercengkerama dengan Gubernur Anwar Hafid yang menunaikan magrib di sana.
Di saat para peserta rapat menunggu kelanjutan di ruang rapat, pembicaraan para petinggi ini terdengar melipir jauh. Mereka asyik berkelakar soal agenda retreat eselon II yang berlangsung besok di Masjid Raya Baitul Khairaat. Mulai dari urusan kelambu yang kependekan hingga menu makanan, diselingi derai tawa yang renyah.
Nyaris setengah jam berlalu, Gubernur Anwar akhirnya beranjak menuju mobil dinasnya. Sebelum pulang, sang Gubernur bahkan sempat memerintahkan Biro Umum untuk mengirimkan makanan bagi peserta rapat yang masih bertahan. Namun, perintah Gubernur untuk mengawal rapat tampaknya tidak dimaknai secara harfiah oleh kedua utusannya. Begitu mobil Gubernur meluncur, Fahrudin dan Farid ikut menghilang tanpa kembali ke meja perundingan. Fahrudin sempat dihubungi namun tidak ada respons.
Saat dikonfirmasi mengenai “hilangnya” dua pejabat tersebut, Eva Bande hanya menjawab singkat dengan nada diplomatis. “Mungkin ada rapat di tempat lain,” ujarnya pendek. Tanpa pendampingan dari Inspektorat maupun Asisten I, rapat yang dimulai pukul 16.45 WITA itu akhirnya baru benar-benar tuntas pada pukul 22.15 WITA. Keputusan-keputusan penting terkait nasib ribuan hektar lahan warga pun melahirkan rekomendasi penting justru saat kursi yang seharusnya diisi oleh perwakilan pemerintah telah kosong melompong.***
