PARIMO, PIJARSULTENG.ID, Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Abdul Sahid Membuka Kegiatan Secara Resmi menggelar Rapatim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Parimo Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka kemiskinan di daerah. Bertempat di Aula Lantai ll Kantor Bupati.
Rapat TKPKD dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, tenaga ahli penyusun RPJMD 2025–2029, pimpinan perbankan wilayah Parigi Moutong, tokoh masyarakat, organisasi wanita, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalamnya Terdapat beberapa orang untuk sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus berdampak langsung terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan data tahun 2025, angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan dari 14,20 persen atau 74.570 jiwa pada tahun 2024 menjadi 13,51 persen atau 71.880 jiwa. Meski mengalami penurunan, Kabupaten Parigi Moutong masih berada pada peringkat ketiga tertinggi persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tengah.
Wakil Bupati menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan percepatan, inovasi, serta keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan secara terintegrasi. Intervensi program harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat agar tepat sasaran.
Melalui rapat koordinasi ini, Tim TKPKD diharapkan mampu mengidentifikasi kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, serta administrasi kependudukan, guna merumuskan langkah konkret dan kolaboratif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong.***
